Kendari Hadapi Tantangan Harga Pangan, Wali Kota Siska Minta Distributor Aktif Berkoordinasi

TERAMEDIA.ID,KENDARI – Pemerintah Kota Kendari memperkuat langkah pengendalian harga pangan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk distributor, Bulog, pelaku usaha hingga aparat penegak hukum. Koordinasi dinilai penting untuk memastikan pasokan tetap aman dan harga bahan kebutuhan pokok tetap terjangkau masyarakat.

Wali Kota Kendari dr. Siska Karina Imran, meminta para distributor tidak ragu menyampaikan kendala yang dihadapi kepada pemerintah. Menurutnya, informasi dari pelaku distribusi sangat dibutuhkan agar pemerintah dapat mengambil langkah cepat ketika terjadi gangguan pasokan maupun perubahan harga.

Hal itu disampaikan Siska dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Harga Pangan Kota Kendari Tahun 2026 yang digelar Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari di salah satu hotel di Kendari, Rabu (9/9/2026).

Siska mengatakan, pengendalian harga pangan tidak hanya berkaitan dengan angka inflasi, tetapi menyentuh langsung kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Komoditas seperti beras, gula, minyak goreng, cabai, bawang dan telur menjadi bagian penting dari kebutuhan rumah tangga.

“Kalau teman-teman distributor mengalami kesulitan atau kendala, segera melaporkan ke kita. Pemerintah kita selalu hadir,” tegas Siska.

Ia menilai pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga stabilitas harga pangan. Dibutuhkan keterlibatan distributor, pedagang, Bulog, DPRD, aparat penegak hukum serta perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya.

Menurut Siska, salah satu hal yang perlu diperkuat adalah deteksi dini. Pemerintah harus mengetahui lebih awal kondisi stok, kelancaran distribusi serta perkembangan harga di pasar sehingga intervensi dapat dilakukan sebelum terjadi lonjakan harga.

“Kita harus bisa mengetahui lebih awal bagaimana kondisi stok, kelancaran distribusi, dan juga perkembangan harga di lapangan. Yang terpenting bagaimana deteksi dini harus kita perkuat melalui kolaborasi lintas sektor,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Siska menyebut inflasi Kota Kendari secara year on year pada Agustus 2026 berada di angka 3,66 persen. Sementara secara month to month tercatat minus 0,37 persen. Meski dinilai masih terkendali, pemerintah tetap perlu mewaspadai komoditas yang berpotensi memberikan tekanan terhadap harga.

Salah satu tantangan yang menjadi perhatian adalah kebutuhan telur yang meningkat seiring pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Saat ini terdapat 39 dapur SPPG di Kota Kendari dengan kebutuhan sekitar 89 ribu butir telur per hari.

Kebutuhan tersebut diperkirakan dapat mencapai sekitar 100 ribu butir sehari jika digabungkan dengan kebutuhan restoran dan konsumsi masyarakat. Kondisi ini dinilai menjadi peluang sekaligus tantangan untuk memperkuat keterlibatan produsen dan pelaku usaha lokal.

Siska mendorong agar kebutuhan bahan pangan untuk MBG dapat disinkronkan dengan UMKM, distributor dan produsen lokal. Dengan demikian, selain menjaga ketersediaan pasokan, rantai kebutuhan pangan juga dapat memberikan dampak terhadap perputaran ekonomi masyarakat.

Pemerintah juga terus mendorong peningkatan produksi pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah. Salah satunya melalui pemanfaatan lahan pertanian dan pekarangan.

Kota Kendari masih memiliki kawasan persawahan sekitar 600 hektare. Pemerintah telah melakukan intervensi ketika terjadi ancaman kekeringan terhadap lahan pertanian guna menekan risiko gagal panen.

Di sisi lain, stok beras di Kota Kendari dilaporkan masih dalam kondisi aman. Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam rapat, persediaan beras di Bulog diperkirakan mencukupi kebutuhan hingga sekitar satu setengah tahun.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf mengatakan, ketahanan pangan merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi, merata dan terjangkau menjadi salah satu indikator penting keberhasilan pembangunan daerah.

“Upaya menjaga ketahanan pangan tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, perbankan, pelaku usaha hingga masyarakat,” ungkapnya.

Rapat koordinasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi sekaligus merumuskan langkah strategis menghadapi potensi gejolak harga pangan. Pengawasan distribusi juga diperkuat untuk mengantisipasi penimbunan maupun pelanggaran harga di pasaran.

Pemkot Kendari berharap koordinasi lintas sektor tersebut tidak berhenti pada pembahasan, tetapi menghasilkan langkah konkret dalam menjaga pasokan, mengendalikan harga dan melindungi daya beli masyarakat secara berkelanjutan.(SM)