Call Center 112 Kendari Terima 2.740 Panggilan, Wali Kota Siska Arahkan Layanan Diperluas

TERAMEDIA.ID, KENDARI – Layanan Call Center 112 Kota Kendari mencatat tingginya kebutuhan masyarakat terhadap saluran pengaduan dan pelayanan darurat sepanjang Agustus 2026. Dalam periode 1–31 Agustus 2026, tercatat sebanyak 2.740 panggilan masuk ke layanan yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Kendari tersebut.

Dari jumlah itu, sebanyak 1.983 panggilan dinyatakan valid, sementara 757 lainnya masuk kategori tidak valid karena merupakan panggilan iseng atau prank maupun panggilan tanpa jawaban.

Dari panggilan valid tersebut, terdapat 208 tiket laporan kejadian yang kemudian diteruskan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait untuk ditindaklanjuti. Sebanyak 157 tiket atau sekitar 75,5 persen telah berhasil diselesaikan, sedangkan 51 tiket lainnya masih dalam proses penanganan.

Data tersebut menunjukkan Call Center 112 mulai menjadi salah satu kanal penting bagi masyarakat Kendari dalam menyampaikan berbagai persoalan yang membutuhkan respons pemerintah maupun instansi terkait.

Berdasarkan instansi penerima laporan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) menjadi salah satu instansi dengan laporan terbanyak, yakni 37 laporan. Seluruh laporan tersebut berhasil dituntaskan. Kasus yang ditangani didominasi kebakaran hutan sebanyak 24 kejadian, disusul kebakaran rumah, evakuasi hewan, penyiraman jalan dan evakuasi barang.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga menerima 33 laporan dan seluruhnya telah diselesaikan. Aduan yang ditangani antara lain gangguan ketertiban warga, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang meresahkan, tawuran hingga kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Sejumlah instansi lainnya juga mencatat penyelesaian laporan hingga 100 persen. BPBD menyelesaikan enam laporan, Dinas Kesehatan empat laporan, Dinas Sosial 11 laporan, serta Diskominfo satu laporan.

Sementara itu, PLN menerima 31 laporan dan Polres 20 laporan yang seluruhnya telah ditindaklanjuti. Kondisi berbeda terlihat pada sejumlah OPD teknis lainnya.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) menerima 14 laporan, namun belum ada yang dinyatakan selesai. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menerima empat laporan yang juga masih dalam proses.

Dinas Perhubungan menjadi salah satu instansi yang membutuhkan percepatan penanganan. Dari 21 laporan yang diterima, baru tiga yang selesai, sementara 18 lainnya masih dalam proses. Mayoritas laporan berkaitan dengan perbaikan lampu penerangan jalan umum (LPJU), yakni 16 kasus. Selain itu, terdapat tiga permintaan pemasangan lampu jalan baru serta laporan gangguan lampu lalu lintas.

Keluhan masyarakat juga menyangkut layanan air bersih. PDAM menerima lima laporan sepanjang Agustus dan seluruhnya masih belum selesai. Aduan tersebut didominasi keluhan air tidak mengalir serta pipa rusak atau bocor.

Di tingkat kecamatan, Kecamatan Kadia menjadi wilayah dengan jumlah laporan terbanyak, yakni 10 laporan. Delapan laporan telah diselesaikan, sementara dua lainnya masih dalam proses. Kecamatan Kendari Barat mencatat penyelesaian dua laporan atau 100 persen. Adapun beberapa kecamatan seperti Kendari, Mandonga, Nambo, Abeli, Wua-Wua dan Puuwatu masih memiliki laporan yang belum terselesaikan.

Dari jenis kejadian, kebakaran hutan dan lahan menjadi salah satu persoalan yang paling menonjol dengan lebih dari 40 kasus yang tersebar di sejumlah wilayah, di antaranya Nambo, Puuwatu, Kadia dan Abeli. Penanganannya melibatkan Damkar, BPBD dan Polres.

Gangguan kelistrikan juga menjadi laporan dominan. Sebanyak 31 aduan diterima PLN, mulai dari kabel putus, korsleting hingga pemadaman yang hanya terjadi pada rumah-rumah tertentu.

Selain itu, terdapat 16 laporan terkait tawuran dan gangguan ketertiban warga yang ditangani Satpol PP bersama Polres. Aduan mengenai ODGJ yang meresahkan juga cukup tinggi, mencapai 17 kasus dan ditangani Satpol PP serta Dinas Sosial.

Keluhan mengenai sampah dan kebersihan lingkungan turut muncul di berbagai wilayah. Aduannya meliputi bak sampah penuh, sampah yang tidak diangkut hingga persoalan limbah industri. Sebagian laporan tersebut masih dalam proses penanganan.

Kepala Diskominfo Kota Kendari, Sahuriyanto Meronda, mengatakan pengembangan layanan Call Center 112 ke depan akan diarahkan agar tidak hanya menangani persoalan kedaruratan.

Menurutnya, perluasan cakupan layanan tersebut merupakan arahan Wali Kota Kendari Siska Karina Imran agar Call Center 112 dapat menjadi saluran pengaduan masyarakat yang lebih komprehensif.

“Sesuai arahan Ibu Wali Kota, ke depan layanan aduan Call Center 112 sudah akan menangani semua jenis aduan, bukan hanya kedaruratan, tetapi juga yang berhubungan dengan persoalan sosial kemasyarakatan,” kata Sahuriyanto.

Ia berharap masyarakat dapat memaksimalkan keberadaan layanan tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan yang membutuhkan penanganan pemerintah.

Di sisi lain, Sahuriyanto meminta OPD teknis memperkuat Tim Reaksi Cepat (TRC) masing-masing. Penguatan tersebut dinilai penting agar setiap laporan yang masuk dapat segera direspons dan ditangani sampai tuntas.

“Kami berharap warga bisa memaksimalkan keberadaan layanan ini sehingga bisa lebih bermanfaat. Kedua, OPD teknis agar semakin memantapkan TRC-nya agar semakin baik lagi dalam penanganan semua jenis aduan warga masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan nomor 112 untuk bercanda. Dari 2.740 panggilan selama Agustus, masih terdapat 757 panggilan yang masuk kategori tidak valid.

“Karena masih sekitar 757 panggilan prank call, ke depan warga diminta lebih bijak dan menghargai layanan ini, bukan untuk menjadi alat mainan,” tegasnya.

Dengan perluasan cakupan layanan dan penguatan respons OPD teknis, Call Center 112 diharapkan tidak sekadar menjadi nomor pengaduan, tetapi menjadi pintu masuk pelayanan publik yang mampu menghadirkan respons pemerintah secara lebih cepat, tepat dan tuntas.(SM)