Pelantikan Empat Pejabat Eselon II, Wali Kota Kendari: Jabatan Adalah Amanah, Bukan Hak Istimewa

TERAMEDIA.ID, KENDARI, – Pemerintah Kota Kendari kembali melakukan penyegaran birokrasi dengan melantik empat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) dan 11 pejabat fungsional di Aula Samaturu Balai Kota Kendari, Senin (20/7/2026).

Pelantikan yang dipimpin langsung Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, itu diharapkan menjadi momentum mempercepat reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Empat pejabat yang dilantik berdasarkan Keputusan Wali Kota Kendari Nomor 504 Tahun 2026 yakni Muhammad Jayadi sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Seko Kaimuddin Haris sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida), Rukmana sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta La Ode Marvin Nurjan sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

Dalam sambutannya, Siska menegaskan bahwa jabatan yang diberikan bukanlah bentuk penghargaan ataupun hak istimewa, melainkan amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.

Ia mengatakan, seluruh proses pengisian jabatan dilakukan melalui pertimbangan kebutuhan organisasi, kompetensi, integritas, serta rekam jejak kinerja aparatur.

“Jabatan ini adalah kepercayaan. Jawablah kepercayaan itu dengan kerja nyata, profesionalisme, dan integritas,” ujar Siska.

Wali Kota juga mengingatkan para pejabat baru agar tidak cepat merasa puas dengan capaian yang diraih. Menurutnya, tantangan pemerintahan terus berkembang sehingga setiap pimpinan OPD harus memiliki kemauan untuk belajar, menerima masukan, dan terus berinovasi.

Ia menilai keberhasilan seorang pemimpin tidak ditentukan oleh kemampuan individu semata, melainkan oleh kemampuannya membangun kerja sama dengan seluruh jajaran.

“Kita tidak bisa sukses sendirian. Libatkan seluruh pegawai, dengarkan masukan mereka, dan bangun organisasi yang solid,” katanya.

Perhatian khusus diberikan kepada Dinas PUPR dan BKAD yang disebut sebagai dua perangkat daerah dengan beban kerja paling tinggi karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat dan pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Siska, pimpinan di dua OPD tersebut harus memiliki kesiapan bekerja penuh waktu untuk merespons berbagai persoalan yang muncul di lapangan, mulai dari infrastruktur jalan, drainase, penerangan jalan, hingga pelayanan administrasi keuangan.

Ia bahkan meminta para kepala OPD tidak alergi terhadap kritik masyarakat. Keluhan warga, baik yang disampaikan secara langsung maupun melalui media sosial, dinilai sebagai sumber informasi penting bagi pemerintah untuk memperbaiki pelayanan.

“Saya selalu berterima kasih ketika masyarakat melaporkan jalan berlubang atau lampu jalan yang mati. Itu berarti mereka peduli terhadap daerah ini. Tugas kita adalah merespons dengan tindakan,” tegasnya.

Siska juga mengingatkan seluruh pimpinan OPD agar menjaga komunikasi internal dan memastikan seluruh pegawai bekerja sesuai mekanisme organisasi. Ia tidak ingin ada aparatur yang mengabaikan hierarki birokrasi maupun mengambil langkah di luar prosedur karena dapat mengganggu koordinasi dan mencoreng nama baik instansi.

Selain memperkuat kepemimpinan, Wali Kota kembali mengingatkan pentingnya menjaga integritas aparatur. Ia menegaskan Pemerintah Kota Kendari tidak akan memberikan toleransi terhadap ASN yang melakukan pelanggaran hukum ataupun tindakan yang merusak citra pemerintah.

Menurutnya, setiap pelanggaran harus diproses sesuai aturan dan dijadikan pembelajaran bersama agar kepercayaan publik terhadap birokrasi tetap terjaga.

“Saya tidak akan menutup-nutupi kesalahan. Kalau ada yang melanggar, tentu ada konsekuensinya. Integritas harus menjadi pegangan seluruh ASN,” ujarnya.

Pelantikan empat pejabat pimpinan tinggi pratama dan 11 pejabat fungsional ini diharapkan semakin memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah dalam menjalankan program prioritas Pemerintah Kota Kendari. Dengan kepemimpinan yang adaptif, kolaboratif, dan berintegritas, pemerintah optimistis pelayanan publik akan semakin cepat, profesional, dan mampu menjawab harapan masyarakat.(SM)