Wakil Ketua BGN Ungkap Arah Baru Program MBG: Tepat Sasaran dan Berbasis Kebutuhan Gizi

TERAMEDIA.ID, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) tengah melakukan langkah perbaikan dan penataan ulang program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan program pada tahun 2027. Salah satu langkah yang dilakukan adalah refocusing penerima manfaat berdasarkan masukan teknis dari para ahli dan Kementerian Kesehatan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua BGN Agustina Arumsari usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI yang membahas pagu indikatif tahun anggaran 2027 yang dilakukan secara tertutup.

Agustina menjelaskan, pertemuan tersebut merupakan agenda rutin pemerintah dalam rangka pembahasan pagu indikatif bersama DPR. Namun, ada beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pertemuan kali ini, termasuk perkenalan pimpinan baru BGN kepada anggota Komisi IX DPR RI.

“Pertemuan hari ini sebenarnya pertemuan rutin untuk membahas pagu indikatif tahun 2027. Yang berbeda mungkin karena saya dan Pak Fethullah merupakan pimpinan baru, sehingga kami sekaligus berkenalan dengan seluruh anggota Komisi IX,” ujar Agustina.(15/6/2026)

Menurutnya, BGN juga mendapat dukungan dari Komisi IX DPR RI terhadap berbagai langkah perbaikan yang sedang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas program MBG.

“Dari hasil diskusi tadi, kami sangat senang karena Ibu dan Bapak anggota Komisi IX mendukung langkah-langkah perbaikan yang sedang kami lakukan,” katanya.

Untuk tahun 2027, BGN memperoleh alokasi pagu indikatif sebesar Rp270,2 triliun yang direncanakan untuk menjangkau sekitar 81,5 juta penerima manfaatdi seluruh Indonesia.

Meski demikian, Agustina menegaskan bahwa hingga akhir tahun 2026 pihaknya masih akan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan program, termasuk melakukan refocusing terhadap kelompok sasaran penerima manfaat.

Ia menjelaskan, langkah tersebut dilakukan setelah BGN berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan sejumlah kementerian terkait. Berdasarkan kajian teknis, intervensi gizi dinilai paling efektif dilakukan sejak masa kehamilan hingga seribu hari pertama kehidupan anak.

“Menurut Kementerian Kesehatan, intervensi kesehatan dan gizi yang paling penting dilakukan adalah sejak masa kandungan sampai seribu hari pertama kehidupan. Pada fase itu perkembangan volume otak berlangsung sangat pesat. Setelah itu hingga usia dua tahun dilakukan intervensi gizi yang lebih intensif, dan pada usia berikutnya fokusnya adalah pemenuhan kebutuhan gizi,” jelasnya.

Agustina menegaskan bahwa BGN tidak mengambil keputusan sendiri dalam menyusun kebijakan tersebut, melainkan mengacu pada rekomendasi para ahli dan institusi yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan dan gizi.

“Kami bukan ahli gizi, sehingga kami berusaha mendengarkan para pakar yang ada di Kementerian Kesehatan. Dari situlah kami melakukan refocusing penerima manfaat agar program ini semakin tepat sasaran,” ujar Agustina.

Selain melakukan penyesuaian terhadap kelompok penerima manfaat, BGN juga tengah mengkaji potensi efisiensi anggaran dalam program tersebut. Namun, pembahasan terkait angka final masih akan dilakukan bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas.

“Beberapa simulasi dan exercise sudah kami lakukan, tetapi secara angka belum kami bahas secara final dengan Kementerian Keuangan maupun Bappenas. Saat ini fokus kami adalah menentukan penerima manfaat yang paling tepat terlebih dahulu,” katanya.

Ia menambahkan bahwa penyesuaian penerima manfaat nantinya juga akan berdampak pada penataan berbagai aspek pendukung program, termasuk pengelolaan dapur penyedia makanan dan sistem distribusi.

“Kita bicaranya penerima manfaat dulu. Setelah itu dampaknya terhadap dapur dan berbagai aspek pendukung lainnya akan kami tata ulang agar lebih efektif dan efisien,” tutup Agustina.(*AN)

Editor:NZ