TERAMEDIA.ID, KOTA KENDARI – Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI dan Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tenggara selenggarakan kegiatan Pembinaan dan Penguatan Fungsi Humas, Hukum dan Kerja Sama.
Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara secara hybrid, Kamis (23/11/2023).
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra, Silvester Sili Laba menyampaikan, bahwa penguatan tugas dan fungsi dari biro humas, hukum, dan kerjasama (Hukerma) di lingkup kanwil kemenkumham sultra ini dimaksudkan agar dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat berjalan dengan baik untuk Sultra yang lebih baik menuju Indonesia emas 2045.
“Penguatan fungsi humas, hukum dan kerjasama ini demi membangun Sultra terkhusus di jajaran Hukum dan HAM Sultra menjadi lebih baik serta menuju Indonesia emas 2045“ ungkap kakanwil
Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Hukerma, Hantor Situmorang, memaparkan tentang tugas dari biro Humas, Hukum, dan Kerjasama.
“Optimalkan sistem informasi pelayanan publik melalui pengelolaan informasi pelayanan publik, penyedia informasi dan dokumentasi, kelola pengaduan masyarakat, serta peningkatan glorifikasi dan publikasi melalui pengelolaan website dan media sosial,” ucapnya.
Lebih lanjut, Hantor berharap dengan penguatan ini, kita sebagai bagian dari Kemenkumham dapat memposisikan diri sebagai humas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Penguatan terkait Fungsi Kerja Sama Oleh Koordinator Bidang Kerja Sama Dalam Negeri, Aman Budi Manduro, Penguatan terkait Fungsi Advokasi Hukum, LAPOR!, dan SIPP Oleh Sub Koordinator Layanan Pertimbangan Hukum, R. Hardiwinoto, dan Penguatan terkait Fungsi Kehumasan Oleh Pranata Humas Ahli Pertama, Nadya Ariesta Komala Dewi. Kegiatan kemudian diakhiri dengan sesi tanya jawab.
Pembinaan dan Penguatan Fungsi Humas, Hukum dan Kerja Sama Jajaran Kanwil Kemenkumham Sultra dihadiri oleh para Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pengawas, Kepala Unit Pelaksana Teknis serta seluruh pegawai yang membidangi fungsi humas, hukum, dan kerja sama.*(DW)
