NewsMetro

Terkait Dugaan Kasus Pelecehan Seksual, Mahasiswa Demo Tuntut Rektor UHO Berikan Sanksi Tegas ke pelaku

×

Terkait Dugaan Kasus Pelecehan Seksual, Mahasiswa Demo Tuntut Rektor UHO Berikan Sanksi Tegas ke pelaku

Share this article

 

TERAMEDIA.ID, KOTA KENDARI – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Anti Kekerasan Seksual melakukan Demonstrasi di depan gedung Rektorat Universitas Halu Oleo (UHO), Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra). pada Jumat 29 juli 2022.

Dalam aksi tersebut, Mereka menuntut Rektor UHO Muhammad Zambrun Firihu mengambil sikap tegas memberikan sanksi terhadap oknum dosen profesor B yang diduga kuat melanggar kode etik di UHO.

Sementara itu, Mereka menganggap, sanksi tegas diperlukan karena terduga pelaku telah dinyatakan terbukti melanggar kode etik sesuai hasil sidang kode etik yang digelar oleh Dewan Kode Etik dan Disiplin UHO.

Koordinator Lapangan, Putra Mengatakan, kami mengecam keras tindakan kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh guru besar Profesor B terhadap mahasiswi Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan UHO.

“kami menuntut, pihak UHO segera menyelesaikan kasus dugaan pelecehan seksual secepatnya, berdasarkan aturan Permendikbud Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkup perguruan tinggi,” Ujar Korlap Putra, Jumat (29/7/2022).

Kemudian, massa aksi meminta pihak UHO segera melakukan pendampingan psikologis untuk pemulihan mental korban.

“Dengan itu pihak UHO harus segera membentuk satuan tugas (satgas) pencegahan kekerasan seksual sesuai amanat Permendikbudristek 30 tahun 2021 dengan melibatkan mahasiswa,” Jelasnya.

Lebih lanjut, ia juga berharap tuntutan yang disuarakan agar menjadi perhatian serius dari pihak Universitas.

“Sebab hal tersebut tidak hanya berpotensi mencoreng nama baik kampus tetapi juga memberikan kesan bahwa kampus bukanlah tempat yang aman bagi perempuan khususnya dalam hal pelecehan seksual,” Pungkasnya.

Dewa/ Teramedia.id

11 Pejabat Berebut 4 Kursi Kepala OPD, Pemkot Kendari Uji Visi dan Integritas Kandidat KENDARI – Persaingan menuju kursi pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Kendari mulai mengerucut. Sebanyak 11 pejabat mengikuti seleksi untuk mengisi empat jabatan strategis yang selama ini masih lowong. Seleksi tersebut tidak hanya menjadi ajang adu rekam jejak, tetapi juga panggung bagi para kandidat untuk memaparkan visi kepemimpinan mereka. Tahapan wawancara yang digelar Kamis (9/4/2026) dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kota Kendari, Amir Hasan, di ruang rapat Sekda. Empat posisi yang diperebutkan yakni Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah, serta Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Di posisi BKAD, tiga nama yang bersaing adalah La Ode Marfin Nurjan, Inand Irojasa, dan Ivan Eka Hadianto Maasy. Sementara pada kursi Kepala Dinas PUPR, kandidat yang bertarung yakni Ivan Eka Hadianto Maasy, Muhammad Jayadi, dan Muhammad Azwar Kurdin. Untuk Badan Riset dan Inovasi Daerah, peserta seleksi terdiri dari Seko Kaimuddin Haris, Zulkarnaim, dan Santiwati. Sedangkan jabatan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah diikuti oleh Rukmana, Machlil Rusmin, dan Eni Misni Arwati. Kepala BKPSDM Kota Kendari, Alfian, Jumat (10/4/2026) menyebutkan, seluruh peserta yang kini mengikuti wawancara telah melewati tahapan administrasi dan uji kompetensi. Artinya, kandidat yang tersisa merupakan figur-figur yang dinilai layak secara awal untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama. Dalam proses wawancara, panel penguji menggali lebih dalam kemampuan manajerial, pengalaman birokrasi, hingga gagasan strategis yang ditawarkan masing-masing peserta. Pendekatan ini menjadi bagian dari penerapan manajemen talenta yang mulai diperkuat di lingkup Pemkot Kendari. Amir Hasan menegaskan, seleksi ini bukan sekadar mengisi kekosongan jabatan, tetapi memastikan roda pemerintahan dijalankan oleh figur yang tepat. “Kita ingin memastikan setiap kandidat tidak hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga punya visi yang jelas, integritas, dan komitmen terhadap pelayanan publik,” ujarnya. Menurutnya, sistem manajemen talenta menjadi instrumen penting untuk menciptakan birokrasi yang lebih profesional dan berbasis kinerja. Melalui sistem ini, promosi jabatan dilakukan secara lebih objektif dan transparan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya Pemkot Kendari membangun kultur kerja yang kompetitif di kalangan aparatur sipil negara. Setiap ASN didorong untuk terus meningkatkan kapasitas diri karena peluang menduduki jabatan terbuka berdasarkan kemampuan. Dengan seleksi yang ketat, pemerintah berharap pejabat yang terpilih nantinya mampu langsung bekerja dan memberikan dampak nyata, terutama dalam mendorong percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas layanan publik di Kota Kendari.
News