Pemkot Kendari Dorong MBG Jadi Penggerak Ekonomi Lokal, Wali Kota Tekankan Pengawasan Ketat SPPG

TERAMEDIA.ID, KENDARI — Pemerintah Kota Kendari mulai memperketat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah sekaligus mendorong agar program nasional tersebut memberi dampak nyata terhadap pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal.

Komitmen itu disampaikan langsung Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, saat menerima kunjungan tim Badan Gizi Nasional (BGN) di Ruang Rapat Wali Kota Kendari, Senin (25/5/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota menegaskan Pemerintah Kota Kendari tidak ingin program MBG hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat luas bagi masyarakat, mulai dari peningkatan gizi anak hingga membuka peluang ekonomi bagi warga lokal.

“Program MBG ini bukan hanya soal memberi makan bergizi kepada anak-anak, tetapi bagaimana dampaknya juga bisa dirasakan masyarakat melalui pemberdayaan tenaga kerja, UMKM, koperasi, dan pelaku usaha lokal,” ujar Siska.

Ia mengungkapkan, saat ini Kota Kendari telah memiliki 41 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan 39 titik telah beroperasi dan dua lainnya masih dalam tahap persiapan. Ke depan, jumlah SPPG di Kota Kendari diproyeksikan bertambah hingga sekitar 60 titik.

Meski demikian, Wali Kota mengingatkan seluruh pengelola SPPG wajib memenuhi standar operasional yang berlaku, terutama terkait izin sanitasi, pengelolaan limbah, dan aspek lingkungan.

Menurutnya, sejumlah SPPG masih perlu melengkapi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) agar operasional program berjalan aman dan tidak menimbulkan dampak lingkungan.

“Kami ingin semua SPPG benar-benar sesuai SOP. Jangan sampai program yang bagus ini justru menimbulkan persoalan baru karena aspek sanitasi dan lingkungan diabaikan,” tegasnya.

Sebagai bentuk pengawasan, Pemkot Kendari juga telah membentuk Satgas MBG yang melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, hingga Dinas Lingkungan Hidup.

Satgas tersebut bertugas melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai program strategis nasional di Kota Kendari, termasuk MBG.

Siska menilai koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak BGN menjadi hal penting, meskipun pelaksanaan teknis program bukan berada langsung di bawah pemerintah kota.

“Karena yang menerima manfaat ini masyarakat Kota Kendari. Kalau ada masalah di lapangan, tentu pemerintah daerah juga ikut bertanggung jawab,” katanya.

Wali Kota juga meminta tenaga kerja di setiap SPPG diprioritaskan bagi masyarakat ber-KTP Kota Kendari sebagai bagian dari upaya menekan angka pengangguran terbuka.

Selain itu, ia berharap rantai pasok bahan baku MBG dapat melibatkan lebih banyak UMKM lokal, koperasi, hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Kita ingin uang yang berputar dari program ini tetap berada di Kota Kendari dan memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan BGN, Arman, menjelaskan kunjungan ke Kota Kendari dilakukan untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan MBG, khususnya terkait pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan pelaku usaha lokal.

Menurutnya, Kota Kendari menjadi salah satu daerah sampling nasional karena perkembangan pelaksanaan MBG dinilai cukup pesat.

“Hasil pemantauan kami menunjukkan mulai ada perubahan pola pikir supplier dan pelaku usaha untuk memenuhi standar kualitas, mulai dari sertifikasi halal, SLHS, hingga legalitas usaha,” jelasnya.

Perwakilan BGN lainnya, Agnes, mengungkapkan saat ini program MBG di Kota Kendari telah melibatkan sekitar 2.000 relawan kerja dan 273 supplier bahan baku.

Jumlah penerima manfaat pun telah mencapai lebih dari 107 ribu orang yang terdiri dari peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita.

Ia menyebut total anggaran yang berputar dari program MBG di Kota Kendari mencapai sekitar Rp1,6 miliar per hari, dengan sebagian besar digunakan untuk pembelian bahan baku pangan dan operasional pelayanan.

“Ini menjadi peluang ekonomi yang sangat besar bagi daerah. Karena itu penting memastikan supplier lokal benar-benar diberdayakan,” ungkap Agnes.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Kendari juga mendorong pengelolaan sampah sisa makanan di setiap SPPG dilakukan secara terpisah melalui sistem pemilahan sampah organik dan pengolahan ramah lingkungan seperti biopori dan maggot.

Menurutnya, program MBG harus menjadi momentum membangun budaya hidup sehat sekaligus kesadaran menjaga lingkungan di tengah masyarakat Kota Kendari.(SM)