Gubernur dan Wali Kota Kendari Sidak SPPG, Pastikan Program MBG Berjalan Sesuai Standar

TERAMEDIA.ID, KENDARI-Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, bersama Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, melakukan inspeksi langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Kendari, Selasa (26/5/2026). Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjelang agenda kunjungan Menteri Dalam Negeri di Kota Kendari.

Dalam kunjungan itu, gubernur dan wali kota mengecek sejumlah fasilitas penting, mulai dari area pengolahan makanan, penyimpanan bahan baku, kebersihan dapur, sistem sanitasi, hingga mekanisme distribusi makanan kepada penerima manfaat.

Peninjauan dilakukan menyusul semakin besarnya perhatian pemerintah terhadap kualitas pelaksanaan program MBG yang saat ini menjadi salah satu program strategis nasional.

Gubernur Sultra Andi Sumangerukka menegaskan, pengawasan lapangan perlu dilakukan agar seluruh SPPG benar-benar menjalankan pelayanan sesuai standar operasional yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

“Selain melakukan persiapan, kami juga turun untuk mengontrol langsung kesiapan di lapangan. Jangan sampai hanya terlihat bagus saat peresmian, tetapi kualitas pelayanan tidak sesuai standar,” ujarnya.

Menurut gubernur, kualitas program MBG sangat bergantung pada kedisiplinan pengelola dalam menjaga standar kebersihan, keamanan pangan, serta sistem pengelolaan makanan.

Ia mengingatkan, kelalaian terhadap standar operasional dapat berdampak serius terhadap kesehatan masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima manfaat utama program tersebut.

“Kalau standarnya tidak dipenuhi, kualitas tidak akan terjaga. Kalau kualitas buruk, tentu bisa menimbulkan masalah kesehatan. Karena itu seluruh SPPG harus memenuhi standar,” tegasnya.

Andi Sumangerukka juga meminta seluruh pengelola SPPG di Sulawesi Tenggara menjadikan standar pelayanan sebagai prioritas utama, bukan hanya fokus pada kuantitas produksi makanan.

Sementara itu, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menegaskan Pemerintah Kota Kendari memberi perhatian khusus terhadap aspek sanitasi dan dampak lingkungan dalam pelaksanaan program MBG.

Menurutnya, seluruh SPPG wajib memiliki dokumen dan fasilitas pendukung yang sesuai aturan, termasuk Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), instalasi pengolahan air limbah (IPAL), serta sistem pengelolaan sampah yang baik.

“Kami ingin seluruh SPPG benar-benar memenuhi SOP yang berlaku. Persoalan SLHS, IPAL, dan pengelolaan limbah harus dipenuhi karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat,” katanya.

Ia menjelaskan, Pemkot Kendari telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG yang melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah untuk melakukan pengawasan dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan program di lapangan.

Satgas tersebut terdiri dari unsur Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan, hingga OPD teknis lainnya yang bertugas memastikan pelaksanaan MBG berjalan aman dan sesuai ketentuan.

Menurut Siska, pengawasan yang ketat diperlukan agar program MBG tidak hanya berjalan baik secara administrasi, tetapi juga benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

“Kami ingin program ini berjalan maksimal dan tidak menimbulkan persoalan baru. Karena itu pengawasan kesehatan lingkungan dan sanitasi menjadi perhatian serius pemerintah kota,” ujarnya.

Program Makan Bergizi Gratis sendiri menjadi salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.(SM)