NewsMetroPolitik

Partai PDIP dan Partai Demokrat Tolak Wacana Penundaan Pemilu Tahun 2024

×

Partai PDIP dan Partai Demokrat Tolak Wacana Penundaan Pemilu Tahun 2024

Share this article

TERAMEDIA.ID,KOTA KENDARI – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sulawesi Tengggara (Sultra ) dan Partai Demokrat Sultra. Bantah isu terkait Partai politiknya (Parpol) menyetujui penundaan Pemilihan Umum (Pemilu)tahun 2024 mendatang.

Dari hasil pertemuan dua Partai Politik yang berlangsung di Sekretariat Partai PDIP Sultra Kota Kendari. Keduanya sepakat untuk menolak wacana penundaan pemilu ditahun 2024,dengan alasan apapun,menurutnya pemilu tahun 2024 harus tetap dijalankan sebagaimana mestinya. Rabu (16/03/2022).

Hal itu disampaikan langsung, oleh Wakil ketua bidang Organisasi Kaderisasi Keanggotaan (OKK)Partai PDIP Sultra, Hasan Basri, bahwa PDIP dan Dewan Pimpinan Pusat ( DPP)dengan tegas mengatakan, tidak setuju jika pemilu ditunda, dirinya berharap bahwa Pemilu berjalan di 2024 sesuai jadwal yang telah di buat oleh Komisi Pemilihan Umum ( KPU).

“Kami melihat pemilu itu sangat urgen” Ungkap Hasan

Lanjut Lantaran menurutnya,alasan penundaan pemilu ini karena pandemi covid-19 ialah tidak tepat,dan juga tidak menjadi kendala.

“Terbukti tahun 1999 yang lalu setelah kita menghadapi krisis nasional yang cukup besar,pemilu itu bisa berjalan dengan baik” Jelasnya.

Dikesempatan yang sama, Ketua Dewan Pimpina Daerah (DPP) Partai Demokrat Muhammad Endang Esa juga menolak wacana penundaan Pemilu 2024.

“Alhamdulillah untuk isu ini DPD,PDIP dan DPD partai Demokrat bersepakat, bersepakat bulat bahwa pemilu harus dijalankan pada periodesasinya” Ujar Esa

Menurutnya tidak ada alasan untuk menunda pemilu,bahkan alasan pandemi Covid-19 sekalipun, dirinya kembali mengatakan pada tahun 2020 lalu adalah puncak dari pandemi covid-19 namun pemilu tetap berjalan sebagaimana mestinya.

“Saya kira dengan pertemuan kami hari ini, itu membantah, kami katakan itu bohong 100 persen struktur demokrat,PDIP maupun anggotanya mendukung supaya pemilu itu diselenggarakan tepat pada waktunya” Tegasnya.

Novi/Teramedia.id

11 Pejabat Berebut 4 Kursi Kepala OPD, Pemkot Kendari Uji Visi dan Integritas Kandidat KENDARI – Persaingan menuju kursi pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Kendari mulai mengerucut. Sebanyak 11 pejabat mengikuti seleksi untuk mengisi empat jabatan strategis yang selama ini masih lowong. Seleksi tersebut tidak hanya menjadi ajang adu rekam jejak, tetapi juga panggung bagi para kandidat untuk memaparkan visi kepemimpinan mereka. Tahapan wawancara yang digelar Kamis (9/4/2026) dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kota Kendari, Amir Hasan, di ruang rapat Sekda. Empat posisi yang diperebutkan yakni Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah, serta Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Di posisi BKAD, tiga nama yang bersaing adalah La Ode Marfin Nurjan, Inand Irojasa, dan Ivan Eka Hadianto Maasy. Sementara pada kursi Kepala Dinas PUPR, kandidat yang bertarung yakni Ivan Eka Hadianto Maasy, Muhammad Jayadi, dan Muhammad Azwar Kurdin. Untuk Badan Riset dan Inovasi Daerah, peserta seleksi terdiri dari Seko Kaimuddin Haris, Zulkarnaim, dan Santiwati. Sedangkan jabatan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah diikuti oleh Rukmana, Machlil Rusmin, dan Eni Misni Arwati. Kepala BKPSDM Kota Kendari, Alfian, Jumat (10/4/2026) menyebutkan, seluruh peserta yang kini mengikuti wawancara telah melewati tahapan administrasi dan uji kompetensi. Artinya, kandidat yang tersisa merupakan figur-figur yang dinilai layak secara awal untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama. Dalam proses wawancara, panel penguji menggali lebih dalam kemampuan manajerial, pengalaman birokrasi, hingga gagasan strategis yang ditawarkan masing-masing peserta. Pendekatan ini menjadi bagian dari penerapan manajemen talenta yang mulai diperkuat di lingkup Pemkot Kendari. Amir Hasan menegaskan, seleksi ini bukan sekadar mengisi kekosongan jabatan, tetapi memastikan roda pemerintahan dijalankan oleh figur yang tepat. “Kita ingin memastikan setiap kandidat tidak hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga punya visi yang jelas, integritas, dan komitmen terhadap pelayanan publik,” ujarnya. Menurutnya, sistem manajemen talenta menjadi instrumen penting untuk menciptakan birokrasi yang lebih profesional dan berbasis kinerja. Melalui sistem ini, promosi jabatan dilakukan secara lebih objektif dan transparan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya Pemkot Kendari membangun kultur kerja yang kompetitif di kalangan aparatur sipil negara. Setiap ASN didorong untuk terus meningkatkan kapasitas diri karena peluang menduduki jabatan terbuka berdasarkan kemampuan. Dengan seleksi yang ketat, pemerintah berharap pejabat yang terpilih nantinya mampu langsung bekerja dan memberikan dampak nyata, terutama dalam mendorong percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas layanan publik di Kota Kendari.
News