NewsNasional

961 Kepala Daerah dan Wakilnya Termasuk Sulawesi Tenggara,Dilantik Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Merdeka

911
×

961 Kepala Daerah dan Wakilnya Termasuk Sulawesi Tenggara,Dilantik Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Merdeka

Share this article

TERAMEDIA.ID, JAKARTA – 961 Pasangan Kepala Daerah Gubernur dan Wakilnya, Walikota dan Wakilnya serta Bupati dan wakilnya untuk masa tugas 2025-2030 dilantik langsuung oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto di Istana Merdeka (20/2/2025).

Para kepala daerah yang dilantik mengawali prosesi pelantikan dengan melakukan kirab dari lokasi monas menuju istana negara.

Proses pelantikan sendiri dilakukan dengan 6 perwakilan kepala daerah menjadi simbolik pelantikan yang dilakukan langsung oleh presiden RI Prabowo Subianto.

Presiden RI Prabowo Subianto dalam sambutannya mengungkapkan bahwa pelantikan hari ini adalah sejarah indonesia, dan menunjukkan demokrasi yang dinamis.

” Hari ini merupakan moment bersejarah pertama kali di negara kita kita lantik 33 Gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 walikota dan 85 wakil walikota dengan total 961 kepala daerah dari 481 daerah. Dilantik serentak di istana merdeka oleh kepala negara ” ucap Prabowo.

Lanjut Prabowo mengungkapkan bahwa pelantikan ini sebagai gambaran dengan negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar ke 4 di dunia, masih memiliki sistem demokrasi yang dinamis Dimana para kepala daerah yang dilantik berasal dari beragam partai, beragam agama, dan beragam suku bangsa. Yang telah diamanahkan untuk mejadi pemimpin daerah masing-masing.

Untuk Sulawesi Tenggara Sendiri ikut dalam proses pelantikan kali ini Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra, Walikota dan wakil walikota kendari dan Baubau, Bupati dan Wakil Bupati Konawe, Konawe Selatan, Konawe Utara, Kolaka, Kolaka Utara, Kolaka Timur, Bombana, Muna, Muna Barat, Buton, Konawe Kepulauan, Buton Utara, Buton Selatan serta Wakatobi

Proses pelantikan ini dihadiri jugao leh wakil presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Sejumlah anggota DPR RI dan DPD RI, para pejabat Kabinet, DPRD Provinsi dan kabupaten/kota. serta tamu vip lainnya.(AN)

 

Editor:NZ

 

11 Pejabat Berebut 4 Kursi Kepala OPD, Pemkot Kendari Uji Visi dan Integritas Kandidat KENDARI – Persaingan menuju kursi pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Kendari mulai mengerucut. Sebanyak 11 pejabat mengikuti seleksi untuk mengisi empat jabatan strategis yang selama ini masih lowong. Seleksi tersebut tidak hanya menjadi ajang adu rekam jejak, tetapi juga panggung bagi para kandidat untuk memaparkan visi kepemimpinan mereka. Tahapan wawancara yang digelar Kamis (9/4/2026) dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kota Kendari, Amir Hasan, di ruang rapat Sekda. Empat posisi yang diperebutkan yakni Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah, serta Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Di posisi BKAD, tiga nama yang bersaing adalah La Ode Marfin Nurjan, Inand Irojasa, dan Ivan Eka Hadianto Maasy. Sementara pada kursi Kepala Dinas PUPR, kandidat yang bertarung yakni Ivan Eka Hadianto Maasy, Muhammad Jayadi, dan Muhammad Azwar Kurdin. Untuk Badan Riset dan Inovasi Daerah, peserta seleksi terdiri dari Seko Kaimuddin Haris, Zulkarnaim, dan Santiwati. Sedangkan jabatan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah diikuti oleh Rukmana, Machlil Rusmin, dan Eni Misni Arwati. Kepala BKPSDM Kota Kendari, Alfian, Jumat (10/4/2026) menyebutkan, seluruh peserta yang kini mengikuti wawancara telah melewati tahapan administrasi dan uji kompetensi. Artinya, kandidat yang tersisa merupakan figur-figur yang dinilai layak secara awal untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama. Dalam proses wawancara, panel penguji menggali lebih dalam kemampuan manajerial, pengalaman birokrasi, hingga gagasan strategis yang ditawarkan masing-masing peserta. Pendekatan ini menjadi bagian dari penerapan manajemen talenta yang mulai diperkuat di lingkup Pemkot Kendari. Amir Hasan menegaskan, seleksi ini bukan sekadar mengisi kekosongan jabatan, tetapi memastikan roda pemerintahan dijalankan oleh figur yang tepat. “Kita ingin memastikan setiap kandidat tidak hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga punya visi yang jelas, integritas, dan komitmen terhadap pelayanan publik,” ujarnya. Menurutnya, sistem manajemen talenta menjadi instrumen penting untuk menciptakan birokrasi yang lebih profesional dan berbasis kinerja. Melalui sistem ini, promosi jabatan dilakukan secara lebih objektif dan transparan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya Pemkot Kendari membangun kultur kerja yang kompetitif di kalangan aparatur sipil negara. Setiap ASN didorong untuk terus meningkatkan kapasitas diri karena peluang menduduki jabatan terbuka berdasarkan kemampuan. Dengan seleksi yang ketat, pemerintah berharap pejabat yang terpilih nantinya mampu langsung bekerja dan memberikan dampak nyata, terutama dalam mendorong percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas layanan publik di Kota Kendari.
News