TERAMEDIA.ID, KENDARI – Lingkaran Survei Sulawesi (LSS) baru saja merilis soal Opini Publik Terhadap Dinamika Politik dan Pemerintahan tahun 2024 di kabupaten Buton Utara (Butur).
Pengambilan sampel dilakukan sejak tanggal 9-15 November 2024. Metode sampling yang dilakukan menggunakan multistage random sampling populasi.
Peneliti LSS Muhammad Ishak Syahadat, dalam pers rilisnya disalah satu hotel kota Kendari, menyampaikan, sampel diambil dari 400 responden di kabupaten Buton Utara dengan umur 17 tahun keatas.
Dari persoalan pokok yang dihadapi masyarakat, mayoritas responden memberikan catatan tersendiri untuk Infrastruktur dan lapangan pekerjaan.
Dari 400 responden, PSS Mendapat angka Lapangan Pekerjaan, tidak berhasil 11%, kurang berhasil 43,25%, cukup berhasil 39%, dan berhasil 6,75%.
Sementara, infrastruktur mayoritas responden tidak puas dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Buton Utara (Butur).
Dari 400 responden, 12,75% tidak berhasil, 34,50% kurang baik, 38,75% cukup berhasil, dan 14% berhasil.
“Meski angkanya cukup berhasil, namun di Wakarumba selatan mayoritas responden membutuhkan perhatian soal infrastruktur seperti jalan,” jelasnya.
Hal ini menjadi catatan bagi pemerintah Buton Utara. Namun dari hasil secara umum keadaan ekonomi membaik dari tahun lalu 2023.
Dari ratusan responden, LSS mendapatkan angka 8,75% semakin buruk, 64,25 % semakin baik, dan 27% sama saja.
Tak hanya itu, tingkat kepuasan pada pemerintahan Buton Utara juga cukup baik. Dari hasil survei yang dilakukan responden mendapatkan angka cukup puas terhadap kinerja pemerintah. Dari angka responden, 58,75% cukup puas, puas 25,00%, sangat puas 0,5%, tidak puas 15,25%, dan sangat tidak puas 2,50%.
Dari hasil ini, masyarakat menginginkan perencanaan pembangunan yang baik. Seperti sektor perikanan/nelayan 4,50%, peningkatan lapangan kerja baru 24,25%, peningkatan pelayanan kesehatan 5,75%, peningkatan pelayanan pendidikan 2,50%, peningkatan produktif pangan 7,50%, dan pembangunan infrastruktur 55,50%.
“Ini menjadi catatan untuk pemerintah,” ujarnya. (ST)