NewsMetro

FAPRI Sulawesi Tenggara Buka Layanan Bantuan Hukum Gratis

306
×

FAPRI Sulawesi Tenggara Buka Layanan Bantuan Hukum Gratis

Share this article

 

TERAMEDIA.ID,KOTA KENDARI-Dewan Pengurus Daerah (DPD) Forum Advokat dan Pengacara Republik Indonesia (FAPRI) Sulawesi Tenggara (Sultra) telah resmi dibentuk.

Terbentuknya DPD FAPRI Sultra ini ditandai dengan dilantiknya ketua dan pengurus yang dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal DPP Sultra Yusri Palammai kepada Didit Hariadi sebagai Ketua DPD Fapri Sultra periode 2022 -2024. Pelantikan tersebut dilakukan salah satu hotel dikendari. Selasa (26/7/2022).

Gubernur Sultra Ali Mazi dalam hal ini diwakili oleh Staf Ahli Gubernur,Boy Ihwansyah berharap pengurus yang baru dilantik ini dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mampu meningkatkan serta menjaga Marwah organisasi advokat.

“Seperti, Pendidikan Khusus Profesi Advokasi (PKPA) Sehingga Indonesia, khususnya Provinsi Sultra dapat menikmati keadilan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari,” ungkapnya.

Pada saat yang sama, usai dilantik Didit Hariadi mengatakan,program yang pihaknya buat berupa pendampingan hukum gratis bagi masyarakat yang tidak mampu.

“kami tegaskan, bahwa Pusat Bantuan Hukum (PBH) FAPRI tidak memungut biaya apapun dari masyarakat kurang mampu yang ingin mendapat pendampingan hukum,” ujarnya.

Didit menyampaikan, bahwa sesuai dengan amanah undang-undang DPD FAPRI memiliki fungsi dan tugas untuk melahirkan advokat atau pengacara-pengacara muda.

Kemudian kata dia, PBH mempunyai kewajiban atau tugas untuk menghadirkan pemerataan dalam hal pendampingan hukum bagi masyarakat di setiap daerah.

“Lahirnya FAPRI untuk menghilangkan stigma bahwa untuk mendapat pendampingan hukum, harus menyediakan biaya yang besar untuk membayar pengacara,” bebernya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FAPRI, Yusri Palammai mengatakan bahwa, FAPRI berdiri sejak tahun 2019 dan merupakan salah satu organisasi Advokat yang melakukan PKPA.

“Lalu ujian advokat serta mengusulkan penyumpahan advokat ke seluruh pengadilan tinggi seluruh Indonesia, sesuai dengan domisili calon advokat ,” ujarnya.

Dirinya berharap, dengan terbentuknya DPD FAPRI Sultra, dapat membantu dan mempermudah bagi lulusan S1 Hukum, yang ingin menjadi advokat, khususnya di Provinsi Sultra.

Novrianti/Teramedia.id

11 Pejabat Berebut 4 Kursi Kepala OPD, Pemkot Kendari Uji Visi dan Integritas Kandidat KENDARI – Persaingan menuju kursi pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Kendari mulai mengerucut. Sebanyak 11 pejabat mengikuti seleksi untuk mengisi empat jabatan strategis yang selama ini masih lowong. Seleksi tersebut tidak hanya menjadi ajang adu rekam jejak, tetapi juga panggung bagi para kandidat untuk memaparkan visi kepemimpinan mereka. Tahapan wawancara yang digelar Kamis (9/4/2026) dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kota Kendari, Amir Hasan, di ruang rapat Sekda. Empat posisi yang diperebutkan yakni Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah, serta Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Di posisi BKAD, tiga nama yang bersaing adalah La Ode Marfin Nurjan, Inand Irojasa, dan Ivan Eka Hadianto Maasy. Sementara pada kursi Kepala Dinas PUPR, kandidat yang bertarung yakni Ivan Eka Hadianto Maasy, Muhammad Jayadi, dan Muhammad Azwar Kurdin. Untuk Badan Riset dan Inovasi Daerah, peserta seleksi terdiri dari Seko Kaimuddin Haris, Zulkarnaim, dan Santiwati. Sedangkan jabatan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah diikuti oleh Rukmana, Machlil Rusmin, dan Eni Misni Arwati. Kepala BKPSDM Kota Kendari, Alfian, Jumat (10/4/2026) menyebutkan, seluruh peserta yang kini mengikuti wawancara telah melewati tahapan administrasi dan uji kompetensi. Artinya, kandidat yang tersisa merupakan figur-figur yang dinilai layak secara awal untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama. Dalam proses wawancara, panel penguji menggali lebih dalam kemampuan manajerial, pengalaman birokrasi, hingga gagasan strategis yang ditawarkan masing-masing peserta. Pendekatan ini menjadi bagian dari penerapan manajemen talenta yang mulai diperkuat di lingkup Pemkot Kendari. Amir Hasan menegaskan, seleksi ini bukan sekadar mengisi kekosongan jabatan, tetapi memastikan roda pemerintahan dijalankan oleh figur yang tepat. “Kita ingin memastikan setiap kandidat tidak hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga punya visi yang jelas, integritas, dan komitmen terhadap pelayanan publik,” ujarnya. Menurutnya, sistem manajemen talenta menjadi instrumen penting untuk menciptakan birokrasi yang lebih profesional dan berbasis kinerja. Melalui sistem ini, promosi jabatan dilakukan secara lebih objektif dan transparan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya Pemkot Kendari membangun kultur kerja yang kompetitif di kalangan aparatur sipil negara. Setiap ASN didorong untuk terus meningkatkan kapasitas diri karena peluang menduduki jabatan terbuka berdasarkan kemampuan. Dengan seleksi yang ketat, pemerintah berharap pejabat yang terpilih nantinya mampu langsung bekerja dan memberikan dampak nyata, terutama dalam mendorong percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas layanan publik di Kota Kendari.
News