Kendari Matangkan Proyek TPST Puuwatu, Rp24 Miliar Disiapkan untuk 2027

TERAMEDIA.ID, KENDARI, – Persiapan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Puuwatu, Kota Kendari, memasuki tahap pemantapan. Pemerintah Kota Kendari bersama Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri memperkuat koordinasi untuk memastikan seluruh persyaratan pelaksanaan Local Service Delivery Improvement Project (LSDP) dapat dipenuhi. Pembahasan progres persiapan LSDP Kota Kendari berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota Kendari, Kamis (27/8/2026).

Agenda kemudian dilanjutkan dengan desk teknis bersama sejumlah perangkat daerah dan kunjungan lapangan ke lokasi rencana pembangunan TPST Puuwatu.

LSDP merupakan program pemerintah yang melibatkan sejumlah kementerian/lembaga dengan dukungan Bank Dunia. Dalam pelaksanaannya, Kemendagri berperan sebagai Executing Agency, sementara Ditjen Bangda memiliki peran penting dalam mengawal implementasi program di daerah. Kementerian PPN/Bappenas turut terlibat dalam koordinasi dan perencanaan program di tingkat nasional.

Melalui skema tersebut, pendampingan Bangda diarahkan untuk memastikan kesiapan pemerintah daerah dari berbagai aspek, mulai dari kelembagaan, regulasi, pembiayaan, layanan persampahan, lahan hingga lingkungan.

Wakil Wali Kota Kendari Sudirman mengapresiasi pendampingan yang diberikan tim Bangda Kemendagri. Ia berharap dukungan tersebut dapat mempercepat kesiapan pembangunan TPST sehingga program berjalan sesuai target.

“Atas nama Pemerintah Kota Kendari, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan ini. Mudah-mudahan agenda kita ini ke depannya terus berjalan dan sesuai dengan apa yang kita harapkan,” ujar Wakil Wali Kota Kendari.

Perwakilan Bangda Kemendagri, Kelvin, menyampaikan terdapat 21 indikator yang menjadi bagian dari verifikasi kesiapan LSDP. Dari jumlah tersebut, 11 indikator telah dinyatakan clear atau terpenuhi, sedangkan 10 indikator lainnya masih membutuhkan kelengkapan.

Namun, Kelvin menegaskan catatan tersebut bukan berarti indikator dinyatakan gagal. Pemerintah Kota Kendari hanya perlu melengkapi evidence fisik, dokumen maupun memberikan penjelasan dalam tahapan desk dan kunjungan lapangan.

“Pada intinya, di sini kami tidak melakukan penilaian, akan tetapi melakukan pendampingan,” jelas Kelvin.

Beberapa hal yang masih perlu diperkuat antara lain kelembagaan, regulasi, tarif, lahan dan lingkungan. UPTD TPA telah terbentuk dan menjalankan fungsi operasional, sementara penerapan PPK-BLUD juga telah berjalan. Sejumlah aspek tersebut tinggal dilengkapi dengan bukti dan penjelasan pendukung.

Pada aspek lahan dan lingkungan, tim Bangda meminta kepastian mengenai sumber air untuk kebutuhan pembersihan dan perawatan, termasuk ketersediaan sambungan PDAM. Kondisi lahan, proses pematangan dan clearing, akses serta kontur lokasi juga akan dikonfirmasi melalui kunjungan lapangan.

Sudirman memastikan seluruh catatan akan segera ditindaklanjuti perangkat daerah terkait. Bappeda dan DLHK diminta bekerja bersama tim teknis untuk mempercepat pemenuhan indikator yang masih diperlukan.

“Kalau ada yang belum tuntas menjadi catatan bagi kita, saya juga bisa menyampaikan ke pimpinan, Ibu Wali, supaya bisa difollow up lebih maksimal lagi,” katanya.

Kepala Bappeda Kota Kendari Muh Saiful mengungkapkan, Pemkot Kendari telah menyiapkan anggaran sekitar Rp24 miliar untuk pembangunan TPST Puuwatu pada 2027.

Penguatan pengelolaan sampah juga mulai dilakukan dari lingkungan pemerintahan. Gerakan ASN mengumpulkan sampah telah menghasilkan sekitar dua ton sampah pada minggu pertama. Pemkot Kendari juga menjalankan pilot project di Kecamatan Kadia serta mendorong pembentukan Lembaga Pengelola Sampah (LPS) di setiap kecamatan.

Dengan 11 indikator telah clear, Pemkot Kendari kini fokus menuntaskan 10 indikator tersisa. Langkah tersebut diharapkan memastikan pembangunan TPST Puuwatu siap dilaksanakan sekaligus menjadi bagian dari transformasi sistem persampahan Kota Kendari yang lebih terpadu, modern dan berkelanjutan.(SM)