Temu Karya Nasional 2026 di Konawe, Wamendagri Tekankan Pembangunan Dimulai dari Desa

TERAMEDIA.ID,KONAWE – Temu Karya Nasional Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2026 resmi digelar di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Rabu (10/6/2026). Kegiatan berskala nasional ini menjadi forum strategis untuk menyatukan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, dalam arahannya menegaskan bahwa pembangunan nasional harus dimulai dari desa. Menurutnya, desa merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pembukaan lapangan kerja yang berkelanjutan.

“Semua berawal dari desa. Karena itu pembangunan harus merata, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Pembukaan lapangan kerja juga harus dimulai dari desa sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara langsung,” ujar Wiyagus.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung pembangunan desa. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Wiyagus juga menyebut Temu Karya Nasional menjadi wadah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri berkomitmen memfasilitasi pemerintah daerah agar berbagai program pembangunan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Sementara itu, sambutan Gubernur Sulawesi Tenggara yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Muhammad Fadlansyah, menyampaikan bahwa pelaksanaan Temu Karya Nasional merupakan langkah strategis untuk menyatukan gerak langkah pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan desa sebagai pilar utama peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, pengelolaan administrasi dan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan efisien menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga terus menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan desa sesuai amanat regulasi yang berlaku.

“Energi pembangunan dari tingkat bawah menjadi sangat penting. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia memasuki fase baru pembangunan desa. Dana desa yang terus dialokasikan pemerintah merupakan bentuk komitmen negara, namun harus diiringi dengan tanggung jawab pengelolaan yang lebih besar, transparan, dan terbuka,” katanya.

Dalam paparannya, Fadlansyah menjelaskan bahwa Sulawesi Tenggara memiliki luas wilayah sekitar 38.067 kilometer persegi dengan jumlah penduduk mencapai 2,8 juta jiwa. Sebanyak 62 persen penduduk tinggal di wilayah pedesaan dan 38 persen di wilayah perkotaan yang tersebar di 17 kabupaten dan kota.

Potensi desa di Sulawesi Tenggara didominasi sektor pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, pariwisata bahari, budaya, serta pertambangan dan mineral. Dari total 2.273 desa dan kelurahan yang ada, sebagian besar masyarakat menggantungkan kehidupan pada sektor-sektor tersebut.

Ia juga mengungkapkan perkembangan pembentukan Koperasi Merah Putih di Sulawesi Tenggara. Dari 2.273 titik yang direncanakan, sebanyak 771 unit saat ini masih dalam proses pembangunan, sementara 75 unit telah rampung 100 persen dan siap beroperasi dalam waktu dekat.

Melalui forum ini, pemerintah berharap lahir berbagai terobosan inovatif dan aksi kolaboratif yang mampu memperkuat pembangunan desa. Sinergi antara pemerintah desa, kabupaten, provinsi, kementerian, lembaga, hingga dunia usaha dinilai sangat penting untuk mewujudkan desa yang kuat, maju, mandiri, sejahtera, dan berdaya saing.

Temu Karya Nasional 2026 di Konawe diharapkan menjadi momentum memperkuat komitmen seluruh pihak dalam mendukung visi pembangunan nasional yang berorientasi pada desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan pengentasan kemiskinan.