PAD Kendari Masih Dikejar, Bapenda Fokus PBB-P2 Rp24,5 Miliar

TERAMEDIA.ID, KENDARI – Pemerintah Kota Kendari masih memiliki pekerjaan besar untuk memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2026. Hingga Agustus, penerimaan yang dihimpun Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kendari baru berada di angka sekitar Rp185 miliar atau 56,79 persen dari target Rp327 miliar.

Memasuki September, Bapenda mulai memperkuat strategi penerimaan dengan mengoptimalkan sejumlah sumber pajak daerah. Salah satu yang menjadi perhatian adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang ditargetkan menyumbang Rp24,5 miliar tahun ini.

Plt Kepala Bapenda Kota Kendari Rudi Agus Ariadi Lakebo mengatakan pihaknya masih optimistis target PAD dapat tercapai hingga akhir tahun. Untuk mempercepat penerimaan PBB-P2, Bapenda tidak hanya menunggu wajib pajak datang membayar, tetapi langsung mendatangi masyarakat melalui layanan keliling.

“Kita tetap optimistis target PAD bisa tercapai. Untuk PBB-P2 sendiri targetnya Rp24,5 miliar dan sekarang kita terus menggenjot pembayaran, terutama karena 30 September merupakan jatuh tempo,” kata Rudi, Selasa (1/9/2026).

Layanan pembayaran PBB-P2 keliling dikemas melalui program Bapenda Goes to Kelurahan. Program tersebut dijadwalkan berlangsung mulai 1 hingga 29 September 2026 dengan menyasar sejumlah kecamatan dan kelurahan di Kota Kendari.

Kecamatan Kendari menjadi salah satu wilayah yang mendapat layanan pada tahap awal. Petugas memberikan pelayanan langsung sehingga warga tidak perlu datang ke kantor Bapenda hanya untuk membayar pajak.

Masyarakat yang ingin melakukan pembayaran cukup membawa Nomor Objek Pajak (NOP). Bahkan, wajib pajak tidak perlu menunggu SPPT fisik untuk menyelesaikan pembayaran.

Kemudahan serupa juga diberikan melalui kanal pembayaran lainnya. Wajib pajak dapat memanfaatkan bank-bank terdekat, Virtual Account (VA) melalui layanan e-PBB Bapenda Kota Kendari serta QRIS pada berbagai kanal pembayaran.

Rudi mengatakan pilihan kanal pembayaran tersebut diharapkan membuat masyarakat semakin mudah memenuhi kewajibannya. Menurutnya, persoalan jarak dan akses pelayanan tidak seharusnya menjadi alasan pembayaran pajak tertunda.

Selain mengejar penerimaan, Bapenda juga menjadikan program tersebut sebagai sarana meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak daerah.

Pembayaran PBB-P2 yang dilakukan masyarakat pada akhirnya kembali mendukung kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelayanan publik dan pembangunan.

Dengan posisi PAD yang baru mencapai 56,79 persen hingga Agustus, waktu empat bulan terakhir menjadi periode penting bagi Bapenda untuk menggenjot penerimaan.

Optimalisasi PBB-P2 menjadi salah satu langkah yang ditempuh, bersamaan dengan penguatan sektor-sektor PAD lainnya. Pelayanan langsung ke kelurahan diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan sekaligus mempercepat realisasi penerimaan.

Bapenda Kendari mengimbau masyarakat memanfaatkan layanan keliling maupun kanal pembayaran digital yang tersedia sebelum batas waktu 30 September.

Pemerintah berharap kombinasi antara kemudahan pelayanan dan peningkatan kesadaran wajib pajak dapat mempercepat penerimaan PBB-P2. Dengan strategi tersebut, target PAD Rp327 miliar diharapkan tetap dapat dikejar hingga penghujung 2026.(SM)