RKPD 2027 Difokuskan pada Tata Kelola dan Isu Strategis, Pemkot Kendari Gelar Forum Perangkat Daerah

TERAMEDIA.ID, KOTA KENDARI – Pemerintah Kota Kendari menggelar Forum Perangkat Daerah Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Aula Samaturu, Rabu (25/2/2026). Forum ini menjadi ruang sinkronisasi antara hasil Musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan dengan rencana kerja masing-masing perangkat daerah.

Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menegaskan bahwa tahapan ini sangat menentukan arah pembangunan kota pada tahun 2027. Ia menyebut, penyusunan RKPD harus disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan prioritas daerah, sekaligus mengacu pada program strategis nasional.

Beberapa prioritas nasional yang menjadi perhatian antara lain pencegahan stunting, pemeriksaan kesehatan gratis, penghapusan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, program makanan bergizi gratis, pembangunan tiga juta rumah, hingga pengendalian inflasi daerah.

“Isu utama kita saat ini adalah peningkatan stunting dan pengendalian inflasi. Ini harus menjadi perhatian serius seluruh OPD dalam menyusun program,” ujar Siska.

RKPD 2027 sendiri merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2025–2029 dan bagian dari tahap awal RPJPD 2025–2045. Tema pembangunan yang diusung adalah penguatan tata kelola kelembagaan pemerintah menuju pelayanan publik yang berkualitas, SDM profesional, serta akuntabilitas kinerja.

Dalam arahannya, wali kota menekankan pentingnya sinergi lintas perangkat daerah. Program dan kegiatan harus saling mendukung dan tidak berjalan parsial. Di tengah keterbatasan anggaran, OPD diminta menyusun program berbasis efektivitas dan efisiensi, serta berorientasi pada pencapaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah.

Selain itu, penanganan isu strategis daerah juga menjadi prioritas, seperti pengurangan pengangguran, pengelolaan persampahan, penanganan banjir, penguatan infrastruktur, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Ia juga menekankan integrasi data yang valid sebagai dasar perencanaan agar program tepat sasaran.

Siska mengingatkan agar setiap OPD mematuhi pagu indikatif yang telah ditetapkan. Penyusunan rencana kerja harus berbasis rincian belanja, sesuai rekomendasi pencegahan korupsi dari KPK.

“Jangan sampai usulan melebihi pagu yang sudah ditentukan. Kita harus disiplin dan fokus pada kebutuhan yang paling prioritas,” tegasnya.

Ia juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan. Menurutnya, di era digital, aspirasi warga dapat dihimpun lebih cepat melalui berbagai kanal komunikasi, sehingga pemerintah dapat merespons secara langsung tanpa harus menunggu proses panjang.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Kendari, Muhammad Saiful, menjelaskan forum ini merupakan bagian dari tahapan penyempurnaan rancangan awal RKPD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Tujuan forum antara lain menyelaraskan program OPD dengan hasil Musrenbang, menyesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional, serta mempertajam target indikator kinerja agar lebih realistis dan terukur. Ia juga menyampaikan bahwa seluruh OPD wajib mengikuti sesi desk dan menyiapkan Pra-RKA untuk diasistensi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Forum yang berlangsung hingga 27 Februari 2026 ini ditutup dengan penandatanganan berita acara oleh perwakilan OPD dan Wali Kota Kendari sebagai komitmen bersama menyusun RKPD 2027 yang terarah, sinergis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (SM)

 

Editor:NZ