Alokasi Bedah Rumah di Sultra Melonjak, Tahun Ini Capai 10.000 Unit

TERAMEDIA.ID, Jakarta – Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Sulawesi Tenggara (Sultra) mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2026. Dari sebelumnya hanya 3.077 unit pada 2025, jumlah bantuan yang dialokasikan tahun ini meningkat menjadi 10.000 unit rumah.

Peningkatan tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Wisma Mandiri, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/6/2026).

Awalnya, alokasi program BSPS untuk Sulawesi Tenggara pada 2026 ditetapkan sebanyak 9.350 unit rumah. Namun, setelah audiensi antara Gubernur Sultra dan Menteri PKP, pemerintah pusat menambah kuota sebanyak 650 unit, sehingga total bantuan bedah rumah yang diterima Sulawesi Tenggara mencapai 10.000 unit.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan peningkatan alokasi tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam membantu masyarakat yang masih menempati rumah tidak layak huni.

“Bedah rumah itu peningkatannya luar biasa. Tahun lalu sekitar 3.000-an, tahun ini 10.000. Jadi kita membedah rumah rakyat miskin, rumah rakyat yang kekurangan,” kata Maruarar.

Menurutnya, program bedah rumah tidak hanya bertujuan menyediakan hunian yang lebih layak bagi masyarakat, tetapi juga akan diintegrasikan dengan program pemberdayaan ekonomi. Pemerintah akan membuka akses pembiayaan melalui Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.

PNM Mekaar sendiri merupakan program pembiayaan berbasis kelompok yang ditujukan bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro guna meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Kementerian PKP kepada masyarakat di daerahnya. Ia menilai peningkatan alokasi dari 3.077 unit menjadi 10.000 unit merupakan bukti nyata perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan hunian layak bagi masyarakat.

Andi juga menegaskan kesiapan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menindaklanjuti berbagai program yang telah diarahkan Kementerian PKP, termasuk renovasi rumah tidak layak huni, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat yang membutuhkan (***)

Editor:NZ