Wali Kota Kendari Bersama Gubernur dan Forkopimda Bahas Penanganan Banjir

TERAMEDIA.ID, KENDARI – Banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Kota Kendari mendorong pemerintah daerah mempercepat langkah penanganan secara terpadu. Pemerintah Kota Kendari bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV (BWS), hingga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) mulai menyusun strategi jangka pendek dan jangka panjang untuk mengurangi dampak banjir yang terus berulang setiap musim hujan.

Langkah itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Status Tanggap Bencana dan Urgensi Strategi Penanganan Bencana yang dipimpin langsung Gubernur Sulawesi Tenggara di Ruang Rapat Gubernur Sultra, Senin (19/5/2026). Rapat dihadiri Wali Kota Kendari Siska Karina Imran, Bupati Konawe Selatan, unsur Forkopimda, BWS Sulawesi IV, serta BBPJN.

Dalam pemaparannya, Wali Kota Kendari menjelaskan banjir yang terjadi sejak 9 Mei 2026 dipicu hujan ekstrem dengan intensitas tinggi yang menyebabkan meluapnya Sungai Wanggu dan kawasan Amohalo. Kondisi tersebut diperparah dengan sistem drainase perkotaan yang belum mampu menampung debit air sehingga genangan meluas hingga ke kawasan permukiman dan pertanian warga.

Data BPBD Kota Kendari hingga 18 Mei 2026 mencatat sebanyak 9 kecamatan dan 24 kelurahan terdampak banjir. Total warga terdampak mencapai 1.901 kepala keluarga atau sekitar 7.308 jiwa.

Tidak hanya merendam rumah warga, banjir juga berdampak pada sektor pertanian. Sedikitnya 100 hektare lahan persawahan di kawasan Amohalo dan Kelurahan Baruga ikut terendam. Sejumlah akses jalan utama di Kota Kendari juga mengalami kerusakan dan gangguan aktivitas akibat genangan air.

Beberapa titik terdampak di antaranya Jalan depan Kompleks Palm Mas Kelurahan Wundudopi, Jalan HEA Mokodompit, Jalan Ahmad Yani, Jalan Brigjen M. Yoenoes, hingga sejumlah ruas di kawasan By Pass Kendari.

Wali Kota Kendari menegaskan penanganan banjir membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah kota. Menurutnya, keterlibatan pemerintah pusat melalui BWS dan BBPJN sangat penting, terutama dalam normalisasi sungai, pengerukan sedimentasi, pembangunan tanggul, serta pembenahan sistem drainase.

“Penanganan banjir harus dilakukan bersama-sama agar hasilnya maksimal dan berkelanjutan,” ujarnya dalam rapat tersebut.

Sementara itu, pihak BWS Sulawesi IV memaparkan sejumlah rencana aksi terpadu yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Program tersebut meliputi normalisasi Sungai Wanggu, pembangunan inlet dan sistem pompanisasi, normalisasi Kali Kadia, hingga penanganan kawasan muara Sungai Wanggu yang selama ini menjadi salah satu titik rawan luapan air.

Di sisi lain, BBPJN menyatakan kesiapan mendukung pemulihan infrastruktur jalan dan jembatan terdampak banjir agar mobilitas masyarakat dapat segera kembali normal.

Selain fokus pada penanganan infrastruktur, rapat koordinasi juga membahas percepatan distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak. Hingga 18 Mei 2026, Pemerintah Kota Kendari bersama Dinas Sosial tercatat telah menyalurkan sekitar 11.781 kilogram beras kepada warga terdampak di sejumlah wilayah.

Forkopimda bersama personel TNI-Polri juga masih terus melakukan pemantauan lapangan, membantu proses evakuasi, hingga memastikan distribusi bantuan berjalan lancar di titik-titik terdampak banjir.

Pemerintah berharap sinergi lintas instansi yang mulai diperkuat melalui rapat koordinasi tersebut dapat menjadi langkah konkret untuk mempercepat pemulihan pascabanjir sekaligus mengurangi risiko bencana serupa di Kota Kendari pada masa mendatang.(SM)