TERAMEDIA.ID,KOTA KENDARI- Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari, LM Rajab Jinik menanggapi terkait musibah tanah longsor dan banjir yang terjadi di sejumlah titik di Kota Kendari beberapa waktu lalu.
Menurutnya, berangkat dari kejadian tersebut pemerintah sudah harus melakukan upaya indentifikasi setiap wilayah yang ada di Kota Kendari.
Selain itu ungkapnya, banjir ini tidak bisa dianggap bagian dari hal yang tidak dipikirkan. Melainkan, harus dicarikan solusi agar tidak kembali terjadi.
“Banjir ini harus ada indentifikasi dalam sistem pembuatan perencanaan pemerintah kota, dan itu juga harus matang. Kemantangan yang kita maksud bahwa, kenapa dulu Wanggu ada banjir turun program DPR RI lewat Ridwan Bae dia buat kolam retensi. Karena sebabnya tidak ada penampungan,”ujarnya, Minggu (18/12/2022).
“Sekarang kalau kita tanya misalnya ketika hujan banjir ada apa di MTQ kan begitu. Apakah drainasenya harus di revitalisasi atau misalnya karena ketidak sadaran masyarakat dalam hal pembuangan sampah sembarangan,” sambungnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kendari, harus sesegera mungkin melakukan indentivikasi wilayah untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi.
Misalnya, faktor endapan yang terjadi karena ketidak sadaran masyarakat yang disebabkan oleh lumpur karena revitalisasi drainase yang terlalu lama tidak dilakukan oleh pemerintah kota.
“Ini harus ada tim terpadu melibatkan pihak pemerintah wilayah tingkat bawah untuk bagaimana kita sama-sama mengawasi agar masalah yang terjadi disuatu wilayah bisa teridentifikasi. Karena, kesadarah masyarakat harus ditingkatkan,” ungkapnya.
Kesempatan sama, Ketua DPD II Partai Golkar Kota Kendari, sekaligus Wakil Ketua DPRD Kota Kendari, LM InartoĀ mengimbau Wali Kota Kendari melalui PUPR untuk melakukan perencanaan kota lebih baik lagi, agar kedepannya tidak timbul lagi persoalan banjir dan sampah.
“Perencanaan ini harus dibuat secara terbuka, tidak bisa lagi di tutup-tutupi,” katanya.
Ia menambahkan, mulai dari pemerintah tingkat bawah seperti RT/RW sudah harus membentuk tim terpadu untuk membuat perencanaan yang matang.
“Betul apa yang di bilang Rajab bikin tim terpadu, gunakan semua RT, RW sampai ke bawah dan buat perencanaan yang matang karena ini akan berpengaruh 20 sampai 50 tahun kedepan,ā€¯pungkasnya.
Novrianti/teramedia.id