Pemkot Kendari Fokuskan Perubahan APBD 2025 pada Infrastruktur, Inflasi, dan Kesehatan Masyarakat

TERAMEDIA.ID,KOTA KENDARI- Perubahan APBD Kendari 2025 diprioritaskan untuk infrastruktur, stabilitas ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Wali Kota Siska Karina Imran menegaskan, kebijakan ini menjadi wujud komitmen Pemkot menghadirkan pembangunan yang langsung dirasakan warga.

Dalam rapat paripurna DPRD Kota Kendari, Wali Kota Siska Karina Imran menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 beserta dokumen pendukung kepada pimpinan DPRD kota Kendari. Ia menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“APBD adalah instrumen utama pembangunan daerah. Perubahannya bukan sekadar formalitas, tetapi langkah strategis agar setiap rupiah memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kendari” ujarnya.

Siska menjelaskan bahwa arah perubahan APBD tahun 2025 meliputi penyesuaian pendapatan daerah dari sektor pendapatan asli daerah maupun transfer pusat dan provinsi. Optimalisasi belanja juga dilakukan dengan mengutamakan program prioritas yang mendesak dan berdampak langsung pada masyarakat.

Usai rapat, ia menegaskan kembali kepada wartawan tiga poin utama yang menjadi fokus perubahan APBD. “Poin penting yang pertama adalah pemenuhan infrastruktur dengan skala prioritas yang harus segera dilaksanakan. Kedua, pengendalian inflasi agar kondisi ekonomi tetap stabil. Dan yang ketiga adalah penguatan pertahanan wilayah serta sektor kesehatan, khususnya penurunan stunting, penanganan TB, dan pemeriksaan kesehatan gratis yang mendapat perhatian langsung dari Bapak Presiden” jelasnya.

Rapat paripurna ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Kendari, pimpinan DPRD, staf ahli, para asisten, kepala OPD, Kabag, camat, direktur Perumda, serta perwakilan mahasiswa. Kehadiran berbagai unsur tersebut menjadi cerminan komitmen bersama dalam mengawal arah pembangunan Kendari tahun 2025 agar lebih efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.(MW)