Pemkot Kendari dan Pemerintah Pusat Bahas Perbaikan Akses Jalan ke Pelabuhan Pelindo

TERAMEDIA.ID,KENDARI– Pemerintah Kota Kendari bersama pemerintah pusat mulai menyinkronkan langkah percepatan perbaikan akses jalan menuju Pelabuhan Kendari New Port. Upaya ini dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Kepala Bappeda Kota Kendari, Muhamad Saiful, di Ruang Rapat Bappeda, Senin (27/4/2026).

Pada hari yang sama, pembahasan juga diperluas melalui rapat nasional secara daring yang dipimpin Asisten Deputi Konektivitas Maritim dan Udara Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Forum ini mengulas kondisi eksisting jalan, kendala di lapangan, hingga rencana penanganan dan lini masa pembangunan ke depan.

Rapat tersebut dilatarbelakangi adanya aduan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia (ALFI) kepada pemerintah pusat terkait kondisi jalan menuju terminal peti kemas yang dinilai belum memadai sejak pelabuhan beroperasi efektif pada 2019. Sejumlah ruas jalan diketahui masih dalam kondisi perkerasan dan belum teraspal optimal, sehingga berisiko terhadap keselamatan pengguna jalan serta berpotensi merusak armada logistik.

Dalam forum, terungkap sejumlah kendala utama yang menghambat percepatan pembangunan, di antaranya persoalan kewenangan aset jalan, keterbatasan anggaran, serta perlunya sinergi lintas sektor. Meski sebelumnya telah ada kesepakatan bersama sejak 2016 yang diperbarui pada 2019 antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, KSOP, dan PT Pelindo, implementasinya belum berjalan maksimal.

Pihak PT Pelindo Regional 4 Kendari sejauh ini hanya dapat melakukan penanganan sementara berupa penimbunan dan perataan jalan guna meminimalisir risiko kecelakaan. Namun, peningkatan infrastruktur secara menyeluruh belum dapat dilakukan karena status jalan merupakan aset pemerintah daerah.

Bappeda Kota Kendari dalam rapat tersebut menjelaskan bahwa pembangunan akses jalan masih berada pada tahap perkerasan dan menghadapi keterbatasan fiskal daerah. Usulan pembangunan sebenarnya telah diajukan ke Kementerian Pekerjaan Umum sejak 2024, namun belum terealisasi.

Sebagai tindak lanjut, disepakati penyusunan timeline pembangunan yang lebih terukur serta percepatan pemenuhan dokumen readiness criteria sebagai syarat pengajuan anggaran ke pemerintah pusat. Selain itu, sejumlah alternatif pembiayaan juga mulai dipertimbangkan, seperti skema corporate social responsibility (CSR), kerja sama tanpa pemindahan aset, hingga Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Seluruh pihak sepakat bahwa perbaikan akses jalan menuju Kendari New Port merupakan kebutuhan mendesak. Mengingat pelabuhan tersebut memiliki peran strategis sebagai simpul utama distribusi logistik di Sulawesi Tenggara, konektivitas yang baik dinilai menjadi kunci kelancaran rantai pasok serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Melalui koordinasi lintas sektor ini, pemerintah berharap pembangunan akses jalan dapat segera direalisasikan sehingga mendukung optimalisasi fungsi pelabuhan sekaligus meningkatkan daya saing wilayah di tingkat regional maupun nasional.(SM)

Editor:DN