TERAMEDIA.ID, KENDARI – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Forum Group Discussion (FGD) yang membahas isu krusial mengenai khilafah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Acara ini berlangsung pada Jumat (14/2/2025) di salah satu kantor media elektronik di Kendari.
Diskusi ini menghadirkan berbagai tokoh agama dan akademisi sebagai peserta. Ken Setiawan, pendiri NII Crisis Center, turut menjadi pemateri dalam kegiatan tersebut.
Dalam pemaparannya, Ken mengingatkan masyarakat agar lebih kritis terhadap ancaman yang berkembang, khususnya terkait penyebaran ideologi khilafah yang berpotensi memecah belah bangsa.
“Tantangan terbesar kita saat ini adalah menjaga Pancasila dari ancaman ideologi khilafah yang mencoba memaksakan diri untuk mendirikan negara di Indonesia. Jika dibiarkan, hal ini berpotensi memicu perpecahan NKRI,” ujar Ken dalam keterangannya.
Ia juga menekankan bahwa paham khilafah bersikap anti terhadap Pancasila dan kerap menggunakan berbagai cara untuk menyebarkan ideologinya, termasuk melalui kegiatan wirausaha dan pelatihan.
“Mereka menyusupkan pemahaman tersebut secara perlahan, seperti virus yang merusak dari dalam. Hal ini sangat berbahaya karena dapat menanamkan kebencian terhadap Pancasila,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ken mengungkapkan bahwa penanaman kebencian terhadap Pancasila dapat menjadi pintu masuk bagi seseorang untuk terjerumus dalam radikalisme dan aksi terorisme.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Sultra, Muhammad Saleh, menegaskan pentingnya menjaga nilai-nilai Pancasila agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman.
“Pancasila sebagai ideologi bangsa harus diterapkan secara konsisten oleh seluruh warga negara. Ini menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga dan merawatnya dari pengaruh paham radikal,” tegas Saleh.
FGD ini menjadi ajang diskusi bagi para tokoh agama dan akademisi untuk mencari solusi dalam menangkal paham-paham yang bertentangan dengan ideologi negara.
Dengan keterlibatan berbagai pihak, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya radikalisme dapat semakin meningkat.*(DW)
Editor:NZ
