TERAMEDIA.ID, KOTA KENDARI- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus berkomitmen menekan angka stunting di 17 Kabupaten / Kota di Sultra.
Komitemen tersebut tertuang dalam kegiatan Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Sultra 2022, sebagai impelementasi aksi konvergensi lintas sektor dalam rangka percepatan penurunan stunting di Sultra.
Wakil Gubernur (Wagub) Sultra, Lukman Abunawas menyebut, dari hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2021, angka prevalensi stunting di Sultra masih sangat tinggi, sekira 30,2 persen. Sultra termasuk lima besar angka stunting tertinggi di Indonesia.
“Ini yang membuat kerja ekstra buat kami, bersama dengan tim percepatan penurunan stunting, dan seluruh instansi terkait di Sultra, ” ungkap Lukman, Senin (31/10/2022).
Lukman menambahkan, jika melihat dari potensi sumber daya alam di Sultra itu sangat bertentangan dengan tingginya kasus stunting, mengingat potensi hasil pertanian dan kelautan di Sultra sangat melimpah, hal ini sangat di sayangkan jika masih banyak anak-anak yang tidak mengkonsumsi ikan dan sayuran.
“Ini karena masyarakat dengan pengetahuan yang masih rendah, sehingga ketika dia hamil, menyusui dan sebagainya dalam pemberian asupan ke balita itu tidak tepat,” katanya.
Selanjutnya program yang menjadi fokus Pemrov Sultra yakni, daerah dengan presentase angka stunting 40 persen akan di genjot penurunan, seperti Kabupaten Buton, Buton Tengah, Buton Selatan dan Konawe Kepulauan.
Senada dengan itu, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr. Hasto Wardoyo mengatakan, mindset adalah satu kendala dalam penurunan angka stunting saat ini.
“Karena di sini pendidikan 70 persen, jumlah ikan banyak, pertanian apa lagi sayuran melimpah, semua ada. Ini bagaimana pengetahuan tentang gizi seimbang, kadang anaknya stunting tapi bapaknya ngerokok Rp500.000 per bulan sanggup,” katanya.
Olehnya, Hasto terus memacu penggalian informasi sistem secara masif, hal tersebut dilakukan guna menekan angka stunting pada akhir tahun 2022 sebanyak 17 persen.
“Saya optimis, karena kepala daerah sudah mendidik, renponya juga sudah cepat sampai melibatkan PKK,”pungkasnya.
Novrianti/teramedia.id
