TERAMEDIA.ID.KOLAKA.UTARA – Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesepuluh kalinya atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2023. Penghargaan bergengsi ini diserahkan dalam acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan yang digelar di aula kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kota Kendari, Selasa (28/05/2024)
Penjabat Bupati Kolaka Utara, Dr. Ir. Sukanto Toding, MSP, MA, menerima langsung laporan hasil pemeriksaan tersebut. Turut hadir dalam acara ini Ketua DPRD Kolaka Utara, Buhari, S.Kel, M.SI, Plt. Asisten III Sekretaris Daerah, Bakri, S.KM, Kepala Inspektorat Daerah, Dr. Hj. A. Syamsuriani, ST, serta Plt. Kepala Badan Keuangan, Nita Kusuma,SE.
Selain Kolut, terdapat sembilan Kabupaten lainnya di Sulawesi Tenggara yang mendapatkan penghargaan Opini WTP, diantaranya Kabupaten Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Konawe, Kolaka, Muna Barat, Buton Utara, Muna, dan Buton.
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sultra, Dadek Nandemar, S.E., MIT., Ak., CFE, CA, CSFA, CFrA, menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah dan menyatakan dari 9 daerah di Bumi Anoa yang hari ini meraih opini WTP Kolaka Utara urutan kedua untuk pencapaian tindak lanjut dengan nilai presentasi 86,51 persen.
Dalam sambutannya, Penjabat Bupati Kolaka Utara, Dr. Ir. Sukanto Toding, MSP, MA, menyatakan bahwa prestasi ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen semua pihak di pemerintahan Kolaka Utara.
“Kami akan terus berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dr. Sukanto Toding berharap, penghargaan ini dapat memotivasi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus bekerja dengan integritas dan dedikasi tinggi.
“Kedepannya, kita akan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan efektif.”tuturnya.
Ketua DPRD Kolaka Utara, Buhari, S.Kel, M.SI, menyatakan bahwa penghargaan ini adalah hasil kolaborasi kerja antara pemerintah daerah dengan DPRD.
“Ini adalah bukti bahwa kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD dapat menghasilkan pengelolaan keuangan yang baik,” ujarnya.
Buhari menambahkan DPRD akan terus melakukan tindak lanjut sesuai arahan BPK untuk melakukan perbaikan melalui rapat bersama dengan Sekda. Kami juga akan memperbaiki beberapa regulasi seperti Perbup sesuai arahan BPK
“Masalah aset juga menjadi perhatian kami. Pengelolaan aset harus lebih tertata dan transparan untuk mendukung pengelolaan keuangan yang baik,” tutup Buhari. *(AF/M)
editor:DN
