Driver Ojol Mengadu, Pemkot Kendari Buka Ruang Dialog dan Penataan

TERAMEDIA.ID, KENDARI – Pemerintah Kota Kendari bergerak cepat menindaklanjuti keluhan pengemudi ojek online (ojol) terkait pembatasan aktivitas di kawasan pelabuhan. Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, menerima langsung aspirasi para driver dalam pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Mal Pelayanan Publik (MPP) Balai Kota Kendari, Rabu (29/4/2026).

Dalam forum tersebut, para pengemudi menyampaikan bahwa larangan penjemputan penumpang di area pelabuhan telah berdampak signifikan terhadap pendapatan harian mereka. Mereka meminta kejelasan aturan yang tidak hanya tegas, tetapi juga memberikan ruang bagi keberlangsungan usaha transportasi daring.

Menanggapi hal itu, Sudirman menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menghadirkan solusi yang berimbang antara kepentingan ekonomi masyarakat dan ketertiban kawasan pelabuhan. Ia memastikan, persoalan ini tidak akan dibiarkan berlarut tanpa kepastian.

“Semua pihak akan kita dudukkan bersama. Kita ingin solusi yang adil, tidak merugikan driver, tetapi juga tetap menjaga ketertiban di pelabuhan,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Pemkot Kendari akan menggelar rapat koordinasi lintas sektor dengan melibatkan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), Dinas Perhubungan kota dan provinsi, aparat keamanan, DPRD, serta perwakilan driver ojol. Pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang komprehensif dan dapat diterapkan secara efektif di lapangan.

Dalam arahannya, Sudirman juga memberi sinyal bahwa aktivitas penjemputan penumpang oleh ojol tetap dimungkinkan, selama mengikuti aturan yang disepakati. Namun, ia menekankan bahwa parkir di area pelabuhan tetap dilarang karena berpotensi menimbulkan kemacetan.

“Penjemputan boleh, tapi tidak ada parkir di kawasan pelabuhan. Ini demi kelancaran arus lalu lintas dan kenyamanan bersama,” tegasnya.

Selain pengaturan teknis, pemerintah juga akan memastikan perlindungan bagi para pengemudi dari potensi intimidasi di lapangan. Koordinasi dengan aparat penegak hukum akan diperkuat guna menciptakan situasi yang aman dan kondusif.

Melalui pendekatan dialog dan kolaborasi, Pemerintah Kota Kendari optimistis polemik ini dapat diselesaikan dengan baik. Kebijakan yang dihasilkan nantinya diharapkan mampu memberikan kepastian bagi pengemudi ojol sekaligus menjaga fungsi pelabuhan sebagai kawasan strategis yang tertib dan teratur.(SM)