TERAMEDIA.ID, KOTA KENDARI – Penanganan kawasan kumuh di wilayah pesisir Kota Kendari kembali mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.
Kunjungan langsung oleh Dirjen Kawasan Permukiman Kementerian PUPR, Fitrah Nur, bersama Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ir. Ridwan Bae, menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mewujudkan permukiman yang layak dan berkelanjutan.
Didampingi Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, rombongan meninjau kawasan Pulau Pandan di Kelurahan Poasia, Kecamatan Abeli, Selasa (10/5/2025).
Lokasi tersebut dikenal sebagai salah satu wilayah padat penduduk dengan kondisi permukiman rentan.
Kunjungan ini sekaligus menjadi momentum penting penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merancang pembangunan yang inklusif, khususnya di wilayah pesisir.
“Kita tidak hanya fokus pada pembangunan rumah, tetapi pada keseluruhan lingkungan—mulai dari ruang terbuka hijau, akses jalan, sanitasi hingga drainase. Semuanya akan dirancang secara menyeluruh dan berkelanjutan,” ujar Fitrah Nur dalam keterangannya.
Rencana ini akan diawali dengan penyusunan perencanaan teknis yang disiapkan pemerintah daerah dan akan segera ditindaklanjuti oleh kementerian melalui jalur program kawasan permukiman.
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menyampaikan apresiasinya terhadap perhatian dari pusat dan menyebut sinergi ini sebagai bagian penting dari transformasi Kota Kendari menjadi kota yang lebih tangguh terhadap tantangan lingkungan.
“Kami menyambut baik dukungan ini. Dalam waktu dekat perencanaan akan kami siapkan. Kami berkomitmen mengawal program ini agar betul-betul menyentuh kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Kendari, Satria Damayanti, menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan kebutuhan dasar warga Pulau Pandan.
Beberapa persoalan yang menjadi prioritas di antaranya keterbatasan air bersih, sistem drainase yang buruk, serta kebutuhan akan ruang terbuka.
Menurutnya, Pulau Pandan akan dijadikan contoh model penataan kawasan pesisir berbasis partisipasi masyarakat dan penguatan fungsi lingkungan.
“Dengan perencanaan yang baik dan kolaborasi semua pihak, kami ingin kawasan ini menjadi contoh penataan kawasan yang inklusif dan berkelanjutan,” tegasnya.
Program ini juga menjadi bagian dari upaya menjawab tantangan perubahan iklim dan urbanisasi di kawasan pesisir.
Yang mengolaborasikan lintas sektor, mulai dari Kementerian, DPR RI, Pemerintah Kota, hingga masyarakat lokal, menjadi pondasi penting dalam menjadikan Pulau Pandan sebagai lingkungan yang sehat, aman, dan layak huni. *(NV)
