NewsMetro

Pertemuan Asistensi Penginputan Data Prioritas Perencanaan Pembangunan

134
×

Pertemuan Asistensi Penginputan Data Prioritas Perencanaan Pembangunan

Share this article

 

TERAMEDIA.ID,KOTA KENDARI-Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tengah mendorong pemaksimalan penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI), dan upaya memenuhan kebutuhan data untuk penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sultra tahun 2024-2026.

Dorongan oleh pemerintah itu dituangkan dalam pertemuan Asistensi Tata Cara Penginputan Data Prioritas, atau Perencanaan Pembangunan Provinsi Sultra, ke dalam Aplikasi Sistem Layanan Statistik (Syantik), Rabu (3/8/2022).

Giat itu bekerjasama dengan,Pemprov Sultra melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sultra, bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Sultra.

Kepala Bappeda Sultra Johannes Robert Maturbongs, mengatakan bahwa giat tersebut terlaksana berdasarkan Peraturan Presiden nomor 39 terkait dengan Satu data Indonesia. Olehnya perlu mengkoordinasikan terkait dengan data tersebut dan secara substansi.

“Ada tiga lembaga yang bertanggung jawab, BPS sebagai pembina, kemudian Wali Data ada di Kominfo dan Bappeda sebagai ketua forum satu data,” Ungkapnya.

Kemudian kata dia, forum satu data memegang peran penting, terlebih semua data nantinya akan digunakan sebagai analisis dalam perumusan kebijakan pengambilan keputusan oleh Bappeda.

“Sehingga kami merasa penting untuk melakukan hal ini, sehingga prinsip-prinsip satu data bisa dilaksanakan dengan baik. Serta yang paling penting lagi, saat ini kita sementara menyusun RPD,” ujarnya.

Saat yang sama, Koordinasi Fungsi Integrasi Pengolahan Diseminasi Statistik (IPDS) BPS Sultra, Fatchur Rochman mengatakan bahwa saat ini pihak BPS sudah menyediakan aplikasi untuk memfasilitasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam semua yang terkait dengan Satu Data Indonesia.

“Aplikasinya itu namanya Syantik. Nah, ini OPD sudah disiapkan bagaimana menginput data,” ucapnya.

Kemudian lanjutnya,pihaknya berharap bagaimana nantinya Bappeda Sultra dapat memonitor langsung kondisi pemasukan dari data-data tersebut.

Sebagai pembina, BPS berkewajiban untuk membina agar bagaimana data-data sektoral yang ada di OPD dapat lebih berkualitas.

Novrianti/Teramedia.id