News

Pemprov Sultra Ingatkan Penjualan Gas Elpiji Tak Melampaui HET

444
×

Pemprov Sultra Ingatkan Penjualan Gas Elpiji Tak Melampaui HET

Share this article

TEAMEDIA.ID, KENDARI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui sekretaris daerah Asrun Lio, mengingatkan pangkalan agar tidak menjual tabung gas LPG diatas harga yang telah di tetapkan.

Asrun Lio, mengatakan, Pemprov Sultra melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tak hentinya memberikan laporan atas hasil koordinasi serta pemantauan yang dilakukan di lapangan bersama pihak Pertamina.

“Masalah kelangkaan ini telah diintervensi sejak tanggal 25 Oktober 2023 hingga kini 13 November 2023 memasuki sekitar 20 hari penanganan. Hasilnya cukup signifikan, distribusi telah kembali normal hingga ke pangkalan yang merupakan penyalur resmi ke titik sasaran, dalam hal ini masyarakat,” ungkap Asrun Lio, Senin (13/11/2023).

Ia melanjutkan, jika sampai saat ini belum ada kenaikan harga Gas Elpiji tabung 3 kg, sehingga tidak dibenarkan jika panggkalan melakukan penjualan melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Kami sekedar mengingatkan kembali agar pangkalan sebagai penyalur resmi tabung gas elpiji 3 kg kepada masyarakat, untuk tidak melakukan penjualan melampui HET,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi terus melakukan koordinasi bersama PT Pertamina, terkait distribusi Gas Liquefied Petroleum (LPG) tabung 3 kg, dimana kondisinya saat ini telah kembali normal dan masyarakat diajak untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap distribusinya.

Sementara, Kepala Dinas ESDM Provinsi Sultra, Andi Azis mengatakan, untuk mendapatkan harga sesuai HET dan terhindar dari spekulan, masyarakat langsung melakukan pembelian gas elpiji tabung 3 kg di pangkalan.

Untuk HET sendiri masih sesuai yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2022, Tentang Penetapan Harga Tertinggi LPG Tabung 3 Kg untuk keperluan rumah tangga dan usaha mikro.

“Sesuai arahan Pj Gubernur Sultra bahwa masyarakat juga diajak untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap pendistribusian yang dilakukan oleh pangkalan. Saat ini pendistribusian gas elpiji 3 kg terus berlangsung dan kondisinya telah kembali normal. Pemerintah bersama PT Pertamina terus intens memantau dan mengawasi secara langsung di lapangan,” jelasnya.

Andi Azis juga kembali berpesan, kepada masyarakat yang menemukan masalah di lapangan, agar tidak ragu melaporkan secara langsung melalui call center 135, baik itu terkait harga di atas HET yang dilakukan para pihak penyalur resmi yang masuk dalam alur resmi distribusi PT Pertamina, ataupun terkait dugaan penimbunan.

Ia menjelaskan, terkait kronologi kelangkaan LPG Tabung 3 kg di Sultra, itu bermula dari adanya kendala operasional di SPBE Kolaka dan adanya gangguan teknis di SPBE Konawe, sehingga kegiatan distribusi hanya dapat dilakukan di SPPBE Kendari.

Hal ini menyebabkan penumpukan dan antrian pengisian, sehingga meyebabkan terganggunya distribusi.

Dia melanjutkan, untuk itu pada 25 Oktober 2023, Pemerintah Provinsi Sultra melakukan koordinasi bersama pihak PT Pertamina, guna segera melakukan upaya-upaya mengatasi kelangkaan. Pada hari yang sama juga, Pj Gubernur Sultra lansung menggelar rapat dengan OPD terkait dan PT Pertamina.

“Hasil rapat koordinasi tersebut PT Pertamina menyampaikan bahwa kendala operasional di SPBE Kolaka sudah teratasi, hanya tinggal menunggu waktu normalisasi pendistribusian,” katanya.

“Menunggu normalisasi pendistribusian itu juga, Pj Gubernur segera membuat Surat Edaran tentang Penggunaan LPG Non Subsidi bagi ASN, Anggota TNI/Polri, serta pegawai BUMN/BUMD yang ada di Sultra. Hal ini dimaksudkan, agar gas elpiji tabung 3 Kg langsung bisa segera diperoleh oleh masyarakat,” sambungnya.

Upaya lain yang telah dilakukan yakni, PT Pertamina melakukan Operasi Pasar sebagai upaya untuk segera menormalkan kondisi kelangkaan yang terjadi sebelumnya.

Operasi dilakukan pada delapan kabupaten kota di Sultra, khususnya pada wilayah yang telah terkonversi LPG tabung 3 Kg yakni Kota Kendari pada tiga titik, yaitu Kecamatan Baruga bertempat di Kantor Camat.

Kecamatan Mandonga bertempat di Kantor Camat. Kelurahan Anduonuhu bertempat di Kantor Lurah Andonuhu.

“Demikian untuk Kabupaten Bombana dilaksanakan pada tiga titik, yakni Lauru atau Rumbiah Tengah, Kassipute, dan Poleang. Di Kabupaten Konawe Selatan pada tiga titik yakni Laeya, Moramo, dan Palangga. Di Kabupaten Kolaka terdapat tiga titik yakni Lamokato atau di Kolaka, Sea atau Latambaga, dan Laloeha. Demikian untuk Kabupaten Konawe terdapat tiga titik juga, lalu Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Kolaka Utara, dan Kabupaten Konawe Utara,” paparnya.

Untuk diketahui, wilayah yang telah terkonversi LPG tabung 3 Kg telah memiliki pangkalan sebagai penyalur resmi yang langsung kepada titik sasaran, dalam hal ini masyarakat.

Untuk Kota Kendari terdapat 811. Konawe Utara terdapat 250 pangkalan, Konsel 743 pangkalan, Konkep 189 pangkalan, Konawe 722 pangkalan, Koltim 317 pangkalan, Kolaka 734 pangkalan, dan Bombana 429 pangkalan.*(ST).

11 Pejabat Berebut 4 Kursi Kepala OPD, Pemkot Kendari Uji Visi dan Integritas Kandidat KENDARI – Persaingan menuju kursi pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Kendari mulai mengerucut. Sebanyak 11 pejabat mengikuti seleksi untuk mengisi empat jabatan strategis yang selama ini masih lowong. Seleksi tersebut tidak hanya menjadi ajang adu rekam jejak, tetapi juga panggung bagi para kandidat untuk memaparkan visi kepemimpinan mereka. Tahapan wawancara yang digelar Kamis (9/4/2026) dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kota Kendari, Amir Hasan, di ruang rapat Sekda. Empat posisi yang diperebutkan yakni Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah, serta Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Di posisi BKAD, tiga nama yang bersaing adalah La Ode Marfin Nurjan, Inand Irojasa, dan Ivan Eka Hadianto Maasy. Sementara pada kursi Kepala Dinas PUPR, kandidat yang bertarung yakni Ivan Eka Hadianto Maasy, Muhammad Jayadi, dan Muhammad Azwar Kurdin. Untuk Badan Riset dan Inovasi Daerah, peserta seleksi terdiri dari Seko Kaimuddin Haris, Zulkarnaim, dan Santiwati. Sedangkan jabatan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah diikuti oleh Rukmana, Machlil Rusmin, dan Eni Misni Arwati. Kepala BKPSDM Kota Kendari, Alfian, Jumat (10/4/2026) menyebutkan, seluruh peserta yang kini mengikuti wawancara telah melewati tahapan administrasi dan uji kompetensi. Artinya, kandidat yang tersisa merupakan figur-figur yang dinilai layak secara awal untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama. Dalam proses wawancara, panel penguji menggali lebih dalam kemampuan manajerial, pengalaman birokrasi, hingga gagasan strategis yang ditawarkan masing-masing peserta. Pendekatan ini menjadi bagian dari penerapan manajemen talenta yang mulai diperkuat di lingkup Pemkot Kendari. Amir Hasan menegaskan, seleksi ini bukan sekadar mengisi kekosongan jabatan, tetapi memastikan roda pemerintahan dijalankan oleh figur yang tepat. “Kita ingin memastikan setiap kandidat tidak hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga punya visi yang jelas, integritas, dan komitmen terhadap pelayanan publik,” ujarnya. Menurutnya, sistem manajemen talenta menjadi instrumen penting untuk menciptakan birokrasi yang lebih profesional dan berbasis kinerja. Melalui sistem ini, promosi jabatan dilakukan secara lebih objektif dan transparan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya Pemkot Kendari membangun kultur kerja yang kompetitif di kalangan aparatur sipil negara. Setiap ASN didorong untuk terus meningkatkan kapasitas diri karena peluang menduduki jabatan terbuka berdasarkan kemampuan. Dengan seleksi yang ketat, pemerintah berharap pejabat yang terpilih nantinya mampu langsung bekerja dan memberikan dampak nyata, terutama dalam mendorong percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas layanan publik di Kota Kendari.
News