Komisi V DPR RI Tinjau Proyek Kolam Retensi Kendari, Infrastruktur Pengendali Banjir Mulai Dimatangkan

TERAMEDIA.ID, KENDARI – Rencana pembangunan kolam retensi sebagai solusi pengendalian banjir di Kota Kendari mulai mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Komisi V DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke lokasi proyek di kawasan Amohalo, Kelurahan Baruga, Rabu (22/4/2026).

Kunjungan dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, bersama anggota DPR RI asal Sulawesi Tenggara, Ahmad Safei, sejumlah anggota DPR RI serta Plh Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Adenan Rasyid. Turut mendampingi, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran bersama jajaran pemerintah daerah dan Forkopimda.

Dalam peninjauan tersebut, pemerintah pusat memaparkan rencana teknis pembangunan Kolam Retensi Nanga-Nanga yang akan menjadi bagian penting dari sistem pengendalian banjir Kota Kendari. Infrastruktur ini dirancang memiliki luas tampungan sekitar 45,54 hektare dengan kapasitas mencapai 1,58 juta meter kubik.

Kolam retensi tersebut diproyeksikan mampu mengurangi debit banjir hingga lebih dari 50 persen atau sekitar 141,67 meter kubik per detik (Q25). Selain fungsi utama sebagai pengendali banjir, kawasan ini juga dirancang sebagai ruang konservasi air sekaligus ruang terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

Pihak Kementerian PUPR menjelaskan bahwa konsep kolam retensi ini serupa dengan sistem yang telah diterapkan di sejumlah kota besar, di mana air ditampung terlebih dahulu sebelum dialirkan secara bertahap ke hilir. Sistem ini dinilai efektif untuk mengurangi tekanan debit air saat curah hujan tinggi.

Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan tersebut. Menurutnya, proyek ini sangat penting mengingat wilayah Nanga-Nanga menjadi salah satu titik utama genangan banjir di Kota Kendari.

“Ini menjadi kebutuhan mendesak karena kawasan ini menerima limpasan air dari beberapa wilayah sekitar. Kami siap mendukung sesuai kewenangan pemerintah kota,” ujarnya.

Rencana pembangunan kolam retensi ini dijadwalkan berlangsung pada 2027 hingga 2029 dengan estimasi anggaran sekitar Rp385 miliar. Proyek ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang dalam sistem pengendalian banjir yang terintegrasi di Kota Kendari.

Selain meninjau lokasi kolam retensi, rombongan Komisi V DPR RI juga melanjutkan kunjungan ke kawasan pelabuhan di Bungkutoko. Mereka melihat langsung kondisi jalan akses menuju pelabuhan peti kemas yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.

Kunjungan kemudian berlanjut ke Pelabuhan Nusantara Bungkutoko dan pelabuhan rakyat di Kelurahan Dapudapura, Kecamatan Kendari Barat. Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya melihat langsung kondisi infrastruktur strategis yang mendukung konektivitas dan aktivitas ekonomi di Kota Kendari.(SM)