NewsMetro

Mentri Dalam Negeri Resmi Buka Rakornas Ketahanan Ekososbud di Sultra

414
×

Mentri Dalam Negeri Resmi Buka Rakornas Ketahanan Ekososbud di Sultra

Share this article

TERAMEDIA.ID, KOTA KENDARI- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) Muhammad Tito Karnavian, resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Se-Indonesia, disalah satu Hotel di Kota Kendari, Selasa (11/4/2023).

Rapat tersebut digelar untuk membahas isu penting berupa pembangunan kerukunan sosial, baik dalam rangka Pemilihan Umum (Pemilu) maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Peserta yang hadir berasal dari, Menteri Sosial, Komisi Perlindungan Anak , Menteri Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, BNN, Komisi II DPR RI, Badan Cyber dan Sandi Negara, Badan Pemelihara Keamanan Polri, Badan Pemelihara Keamanan Polri, Jaksa Agung Muda Pidana Umum, Deputi VIII Badan Intelegen Negara (BIN).

Kemudian, komponen lingkup Kemendagri, Gubernur, Bupati, DPRD Provinsi, dan DPR Kabupaten/Kota se- Indonesia, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi, Kabupaten/Kota, Polisi seluruh Indonesia, Kejaksaan, Binda, Dinas Perlindungan anak , Dinsos, Dinas Pendidikan dan seluruh jajaran lainnya.

Dalam sambutannya, Menteri Tito mengajak seluruh elemen-elemen pemerintah maupun masyarakat, untuk menuntaskan masalah sosial ekonomini yang berasal dari sistem pusat dan daerah.

“Tujuan pembentukan negara, yaitu rakyatnya sejahtera dan merasakan keadilan. Maka disitulah potensi konflik akan bisa diatasi,” ungkapnya.

“Alhamdulillah, kita memiliki banyak sekali mekanisme yang sudah dibuat, untuk menjaga dan merawat sebelum pecah dan kalau pecah cepet selesai, kemudian cepet juga untuk terekonsiliasi dan rehabilitasi,” ia menambahkan.

Kendati begitu, Menteri Tito menyayangkan sikap sejumlah Kepala Daerah yang tidak rutin melakukan pertemuan Forkopimda. Padahal, pertemuan tersebut merupakan upaya agar membentuk kekompakan antar pemerintah agar ketika terjadi perbedaan bisa diantisipasi.

“Harusnya dibuat mekanisme pertemuan rutin yang formal, dan juga buat ikatan emosional,” katanya.

Lebih lanjut, Tito meminta Gubernur se-Indonesia mendukung dan menyukseskan pesta demokrasi serta kedamaian daerah. Olehnya, para Gubernur itu bisa membentuk tim pengendalian konflik sosial di daerah.

Sementara, Gubernur Ali Mazi, Mengucapkan terimakasihnya terhadap Mendagri yang telah menunjuk Sultra sebagai tuan rumah dalam kegiatan Rakornas. Dimana hal itu bernilai penting dan strategis untuk menciptakan kerukunan sosial masyarakat di seluruh Indonesia, dalam menyongsong Pemilu 2024 mendatang.

Selain itu, Ali Mazi menyampaikan rasa syukurnya dengan kondisi masyarakat Sultra yang plural, dengan tetap rukun dan damai.

“Kondisi ini tercipta karena masyarakat Sultra, sangat menjunjung tinggi, nilai-nilai kekeluargaan seeta adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan dengan elemen masyarakat terutama ormas, pemuda dan partai politik,” terangnya.

Ali Mazi menambahkan, melalui Rakornas ini dapat ditanggapi oleh Kemengari, sehinga potensi yang ada di Indonesia, khususnya di Sultra dapat dikelola dengam baik.

“Mudah-mudahan melalui rakornas ini, kita melalui bapak Mendagri untuk disampaikan jeritan-jeritan kita, karena kita punya potensi tapi sampai hari ini cuma mondar-mandir belum ada hasilnya,” tuturnya.

 

Reporter : Novi

11 Pejabat Berebut 4 Kursi Kepala OPD, Pemkot Kendari Uji Visi dan Integritas Kandidat KENDARI – Persaingan menuju kursi pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Kendari mulai mengerucut. Sebanyak 11 pejabat mengikuti seleksi untuk mengisi empat jabatan strategis yang selama ini masih lowong. Seleksi tersebut tidak hanya menjadi ajang adu rekam jejak, tetapi juga panggung bagi para kandidat untuk memaparkan visi kepemimpinan mereka. Tahapan wawancara yang digelar Kamis (9/4/2026) dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kota Kendari, Amir Hasan, di ruang rapat Sekda. Empat posisi yang diperebutkan yakni Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah, serta Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Di posisi BKAD, tiga nama yang bersaing adalah La Ode Marfin Nurjan, Inand Irojasa, dan Ivan Eka Hadianto Maasy. Sementara pada kursi Kepala Dinas PUPR, kandidat yang bertarung yakni Ivan Eka Hadianto Maasy, Muhammad Jayadi, dan Muhammad Azwar Kurdin. Untuk Badan Riset dan Inovasi Daerah, peserta seleksi terdiri dari Seko Kaimuddin Haris, Zulkarnaim, dan Santiwati. Sedangkan jabatan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah diikuti oleh Rukmana, Machlil Rusmin, dan Eni Misni Arwati. Kepala BKPSDM Kota Kendari, Alfian, Jumat (10/4/2026) menyebutkan, seluruh peserta yang kini mengikuti wawancara telah melewati tahapan administrasi dan uji kompetensi. Artinya, kandidat yang tersisa merupakan figur-figur yang dinilai layak secara awal untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama. Dalam proses wawancara, panel penguji menggali lebih dalam kemampuan manajerial, pengalaman birokrasi, hingga gagasan strategis yang ditawarkan masing-masing peserta. Pendekatan ini menjadi bagian dari penerapan manajemen talenta yang mulai diperkuat di lingkup Pemkot Kendari. Amir Hasan menegaskan, seleksi ini bukan sekadar mengisi kekosongan jabatan, tetapi memastikan roda pemerintahan dijalankan oleh figur yang tepat. “Kita ingin memastikan setiap kandidat tidak hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga punya visi yang jelas, integritas, dan komitmen terhadap pelayanan publik,” ujarnya. Menurutnya, sistem manajemen talenta menjadi instrumen penting untuk menciptakan birokrasi yang lebih profesional dan berbasis kinerja. Melalui sistem ini, promosi jabatan dilakukan secara lebih objektif dan transparan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya Pemkot Kendari membangun kultur kerja yang kompetitif di kalangan aparatur sipil negara. Setiap ASN didorong untuk terus meningkatkan kapasitas diri karena peluang menduduki jabatan terbuka berdasarkan kemampuan. Dengan seleksi yang ketat, pemerintah berharap pejabat yang terpilih nantinya mampu langsung bekerja dan memberikan dampak nyata, terutama dalam mendorong percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas layanan publik di Kota Kendari.
News