Gubernur ASR Siapkan Ambulans Laut, Perluas Akses Kesehatan bagi Masyarakat Kepulauan Sultra

TERAMEDIA.ID, Kota Kendari — Tantangan geografis Sulawesi Tenggara yang didominasi wilayah kepulauan mendorong pemerintah daerah mencari solusi untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Salah satu langkah yang tengah diupayakan Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka (ASR), adalah pengadaan ambulans laut guna mempercepat penanganan medis, terutama bagi warga yang membutuhkan layanan darurat di wilayah kepulauan.

Rencana tersebut disampaikan Gubernur ASR saat menerima kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Jumat, 9 Oktober 2026.

Pertemuan dalam Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 itu menjadi forum bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menyampaikan kondisi pelayanan kesehatan, ketenagakerjaan, pemenuhan gizi, jaminan sosial, hingga persoalan kependudukan yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat.

Di hadapan rombongan Komisi IX DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX, Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A., bersama Ketua Komisi IX, Felly Estelita Runtuwene, Gubernur ASR menegaskan bahwa karakteristik wilayah Sultra membutuhkan pendekatan pelayanan publik yang menyesuaikan kondisi geografis.

Dengan jumlah penduduk mencapai 2,83 juta jiwa berdasarkan data BPS 2025 dan tersebar di 17 kabupaten/kota, pemerataan akses kesehatan menjadi salah satu tantangan yang harus dijawab. Terlebih, delapan kabupaten di Sulawesi Tenggara berada di wilayah kepulauan yang akses transportasinya tidak selalu dapat mengandalkan jalur darat.

“Karakter wilayah Sulawesi Tenggara sebagai daerah kepulauan tidak bisa hanya mengandalkan ambulans darat. Kita tengah mengupayakan secara serius pengadaan layanan ambulans laut. Dari 17 kabupaten/kota kita, terdapat delapan kabupaten yang berada di wilayah kepulauan, sehingga akses layanan kesehatan harus didekatkan kepada mereka,” tegas ASR.

Melalui rencana tersebut, pemerintah daerah berharap hambatan transportasi antarpulau tidak lagi menjadi kendala utama dalam menjangkau fasilitas kesehatan, terutama ketika masyarakat membutuhkan pertolongan medis segera.

Selain ambulans laut, Pemprov Sultra juga mendorong penguatan layanan kesehatan dasar melalui Puskesmas dan Posyandu, optimalisasi program Cek Kesehatan Gratis atau CKG, serta pengendalian penyakit. Pada layanan rujukan, pemerintah tengah mematangkan rencana pembangunan gedung pelayanan delapan lantai di RSUD Bahteramas yang ditargetkan terealisasi pada 2027.

Pemerintah daerah juga menargetkan cakupan kepesertaan aktif BPJS Kesehatan mencapai 89 persen pada akhir 2026, sebagai bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Tak hanya sektor kesehatan, pertemuan tersebut turut membahas kesiapan tenaga kerja lokal dalam menghadapi pertumbuhan kawasan industri di Sulawesi Tenggara, termasuk kawasan industri Pomalaa yang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar.

Gubernur ASR menekankan pentingnya pelatihan vokasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia lokal agar masyarakat Sultra memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Upaya tersebut diharapkan dapat memperbesar peluang tenaga kerja lokal untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi daerah.

Di sisi lain, pemerintah juga menaruh perhatian pada harmonisasi hubungan industrial antara pekerja lokal dan tenaga kerja asing, pengawasan sistem pengupahan, serta perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja non-ASN, pekerja informal, dan kelompok pekerja rentan.

“Kita mungkin tidak dapat menyelesaikan seluruh persoalan rakyat dalam satu hari, satu minggu, satu bulan, atau bahkan satu tahun. Tetapi kita harus mengupayakan agar setiap harinya, sebagai pemegang amanah, selalu ada persoalan rakyat yang berhasil kita selesaikan,” ujar ASR.

Ia menyatakan Pemprov Sultra siap menindaklanjuti berbagai rekomendasi Komisi IX DPR RI sebagai bagian dari upaya memperkuat kebijakan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI, Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A., mengapresiasi inisiatif Pemprov Sultra dalam merencanakan pengadaan ambulans laut. Menurutnya, layanan tersebut relevan dengan kondisi geografis Sulawesi Tenggara dan dapat membantu masyarakat kepulauan memperoleh penanganan medis tanpa harus menghadapi perjalanan yang terlalu jauh.

Nihayatul juga menegaskan komitmen DPR RI dalam memperkuat pelindungan pekerja, termasuk melalui Undang-Undang Pelindungan Pekerja yang, menurut keterangan dalam pertemuan tersebut, disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 6 Oktober 2026.

Regulasi tersebut disebut mencakup pelindungan bagi pekerja rentan, jaminan sosial, dana cadangan pesangon, pemagangan, hingga kepastian hukum bagi pekerja.

Ia berharap aspirasi yang dihimpun selama kunjungan kerja di Sulawesi Tenggara dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan nasional yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

Kunjungan kerja ini sekaligus menjadi ruang koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk membahas berbagai persoalan mendasar masyarakat. Bagi Sulawesi Tenggara, rencana ambulans laut menjadi salah satu agenda yang diharapkan dapat menjawab tantangan pemerataan layanan kesehatan, sehingga jarak dan kondisi geografis tidak menjadi penghalang bagi masyarakat kepulauan untuk mendapatkan pertolongan medis.(*)

 

Editor:NZ