Siska Minta Pejabat Baru Bergerak Cepat, Kuasai Tugas dan Tingkatkan Kinerja Pelayanan

TERAMEDIA.ID,KENDARI, – Wali Kota Kendari Siska Karina Imran kembali melakukan penyegaran birokrasi melalui pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 25 pejabat administrator di lingkup Pemerintah Kota Kendari. Pelantikan yang berlangsung di Aula Samaturu Balai Kota Kendari, Senin (3/8/2026), menjadi bagian dari upaya memperkuat organisasi pemerintahan agar mampu menjawab tuntutan pelayanan publik yang semakin dinamis.

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Wali Kota Kendari Nomor 556 Tahun 2026 tentang Pengangkatan dan Mutasi dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari.

Sejumlah pejabat yang dilantik di antaranya Suryanti sebagai Camat Poasia, Novi Diana Wijayanti sebagai Sekretaris Bappeda, Rudi Agus Aryadi Lakebo sebagai Sekretaris BKAD, Devi sebagai Sekretaris Bapenda, Muhammad Azhar sebagai Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD, Rina sebagai Sekretaris Dinas PUPR, hingga Adi Supriadi yang dipercaya menjabat Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kota Kendari.

Dalam arahannya, Siska menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar rotasi jabatan, tetapi merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, setiap pejabat yang dipercaya mengemban jabatan administrator dipilih melalui pertimbangan kebutuhan organisasi, kompetensi, integritas, serta kinerja yang telah ditunjukkan selama ini.

“Jabatan administrator memiliki peran yang sangat strategis dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan memastikan kebijakan pimpinan dapat diterjemahkan menjadi program yang efektif sehingga target pembangunan daerah dapat tercapai,” ujarnya.

Siska mengingatkan bahwa jabatan bukanlah bentuk penghargaan ataupun simbol prestise, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara administratif, moral, hingga kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Karena itu, ia meminta seluruh pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dengan lingkungan kerja baru serta memahami secara menyeluruh tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang diemban.

“Saya minta teman-teman yang baru saja dilantik sesegera mungkin melakukan penyesuaian diri. Jangan sampai masih ada yang tidak mengetahui tugas pokok dan fungsinya. Itu adalah dasar sebelum kita bekerja,” tegasnya.

Menurut Siska, masih sering ditemukan aparatur yang belum memahami batas kewenangan sehingga pekerjaan antarbidang menjadi tumpang tindih. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat efektivitas organisasi dan mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ia menekankan pentingnya setiap pejabat memahami posisi serta tanggung jawab masing-masing sebelum mengambil keputusan ataupun menjalankan program kerja.

“Kalau kita tidak mengetahui siapa diri kita, apa tugas kita, dan berada di posisi apa, bagaimana kita bisa bekerja dengan baik. Pulang dari sini renungkan, pelajari jabatan yang diemban, pahami apa yang harus dikerjakan, lalu buktikan dengan kinerja,” katanya.

Wali Kota juga mengingatkan bahwa amanah yang diterima saat ini merupakan kesempatan yang tidak dimiliki semua aparatur sipil negara. Dari sekitar 5.000 ASN di Kota Kendari, hanya sebagian kecil yang memperoleh kepercayaan menduduki jabatan administrator.

Karena itu, ia meminta seluruh pejabat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan bekerja secara profesional, ikhlas, dan penuh tanggung jawab, bukan sekadar mengejar jabatan.

Dalam kesempatan itu, Siska mengibaratkan kepala daerah maupun pejabat pemerintahan sebagai seorang pilot yang bertanggung jawab membawa seluruh penumpang menuju tujuan dengan selamat.

“Kalau kita tidak memahami tugas kita, bagaimana mungkin organisasi ini bisa berjalan dengan baik. Masyarakat menaruh harapan kepada pemerintah. Karena itu kita harus menjadi aparatur yang profesional dan mampu memberikan pelayanan terbaik,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan tidak ingin lagi mendengar alasan “bukan tugas saya” atau “saya tidak tahu” ketika menyangkut pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pejabat bersangkutan. Menurutnya, budaya kerja seperti itu harus ditinggalkan demi mewujudkan birokrasi yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada hasil.(SM)