Pemkot Kendari Perketat Pengawasan BBM Bersubsidi, Satgas Segera Dibentuk

TERAMEDIA.ID, KENDARI – Antrean kendaraan di sejumlah SPBU menjadi perhatian Pemerintah Kota Kendari. Pemerintah menyiapkan langkah yang lebih terukur untuk mengatasi persoalan tersebut, mulai dari pengawasan distribusi hingga pembentukan satuan tugas (Satgas) yang melibatkan lintas instansi.

Rencana pembentukan Satgas dibahas dalam rapat koordinasi penanganan antrean BBM yang dipimpin Wakil Wali Kota Kendari Sudirman di ruang rapat Wali Kota Kendari, Jumat (18/9/2026).

Tim ini nantinya melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), DPRD, aparat penegak hukum (APH), Polairud, Pemkot Kendari dan Pertamina. Koordinasi pembentukan Satgas akan dilakukan melalui Bagian Sumber Daya Alam (SDA).

Sudirman mengatakan, keberadaan Satgas diperlukan agar persoalan BBM tidak hanya ditangani ketika antrean sudah terjadi. Pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan, terutama terhadap distribusi dan aktivitas di lapangan.

“Satgas ini melibatkan Forkopimda, termasuk dari DPR, kemudian APH, ada Polairud juga nanti akan masuk di situ. Dari Pemkot dan Pertamina juga,” kata Sudirman.

Salah satu data yang akan diminta Pemkot Kendari adalah volume penyaluran BBM di masing-masing SPBU. Data tersebut diperlukan untuk mengetahui pola distribusi sekaligus menjadi bahan pengawasan bersama.

Pemerintah juga menyoroti praktik pembelian BBM bersubsidi yang kemudian dijual kembali. Aktivitas tersebut dinilai perlu ditertibkan karena dapat memengaruhi akses masyarakat terhadap BBM ketika pasokan sedang terbatas.

Namun, Sudirman menegaskan penertiban perlu diawali dengan sosialisasi kepada masyarakat mengenai aturan penggunaan BBM bersubsidi.

“Kalau sosialisasi wajib. Jadi kalau kita setuju dulu baru kita berbicara teknis. Apakah kita setuju penanganan penertiban,” ujarnya.

Pengawasan nantinya difokuskan pada kawasan SPBU, termasuk memantau antrean, proses pengisian serta distribusi BBM. Pemerintah bersama unsur terkait akan melihat langsung kondisi di lapangan untuk memastikan BBM bersubsidi digunakan sesuai peruntukannya.

Di sisi lain, Pertamina telah melakukan sejumlah penyesuaian untuk mempercepat pelayanan. Pengiriman BBM dari depot dilakukan lebih awal, sekitar pukul 04.00, sehingga sejumlah SPBU dapat mulai melayani konsumen sekitar pukul 05.00.

Penambahan nozzle Pertalite juga dilakukan di sejumlah SPBU untuk memperbanyak jalur pelayanan. Dari 15 SPBU yang beroperasi di Kota Kendari, sebanyak 14 SPBU menjual Pertalite.

Sales Area Manager Pertamina Agung Surya Pranata mengatakan antrean tidak terlepas dari peningkatan konsumsi Pertalite. Penyaluran yang sebelumnya berada di kisaran 211 meningkat menjadi sekitar 230 pada Juli-Agustus dan mencapai sekitar 259 pada September.

Peningkatan tersebut mencapai sekitar 22,3 persen dibandingkan kondisi normal.

Salah satu faktor yang memengaruhi kenaikan konsumsi Pertalite adalah perpindahan sebagian konsumen dari Pertamax setelah terjadi kenaikan harga. Secara keseluruhan, konsumsi BBM di Kota Kendari disebut meningkat sekitar 14 persen.

Pertamina juga mencatat realisasi penyaluran BBM subsidi di Kota Kendari telah berada sekitar 7,2 persen di atas kuota. Kondisi tersebut kemudian menjadi salah satu dasar koordinasi untuk mengusulkan penambahan kuota.

Sudirman meminta langkah percepatan distribusi tidak hanya dilakukan ketika antrean sudah mengular. Menurutnya, pola pengiriman yang lebih awal perlu dijaga secara konsisten agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih lancar.

Pemkot Kendari selanjutnya akan menggabungkan pengawasan lapangan, penertiban penggunaan BBM subsidi, pemantauan data penyaluran serta koordinasi dengan Pertamina. Langkah tersebut diarahkan untuk mengurangi antrean sekaligus memastikan BBM bersubsidi tetap tersedia bagi masyarakat yang berhak.(SM)