Kendari Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana

TERAMEDIA.ID,KENDARI- Pemerintah Kota Kendari resmi menetapkan status tanggap darurat bencana berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Kendari no 355 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Hidrometeorologi Basah di Kota Kendari Tahun 2026.

Penetapan status ini, menyusul banjir besar yang melanda sejumlah wilayah akibat hujan deras dengan intensitas tinggi selama beberapa hari terakhir. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi bersama Forkopimda di ruang rapat Wali Kota Kendari, Senin (11/5/2026).

Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM., menegaskan penetapan status tanggap darurat dilakukan setelah melihat luasnya dampak banjir yang terjadi hampir di seluruh wilayah kota. Sedikitnya delapan kecamatan terdampak dengan ribuan warga harus menghadapi genangan air, kerusakan rumah hingga lahan pertanian yang terendam.

“Kurang lebih 3.517 jiwa terdampak banjir dan sekitar 797 rumah terdampak. Ada juga sekitar 100 hektare sawah yang terendam, padahal sebagian sudah siap panen,” ujar Siska saat memimpin rapat koordinasi.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak bisa ditangani sendiri oleh pemerintah kota. Diperlukan keterlibatan pemerintah provinsi, balai sungai hingga pemerintah pusat agar penanganan banjir dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya bersifat sementara.

Sehari sebelumnya, Wali Kota bersama Kapolresta Kendari, Dandim 1417/Kendari, BPBD dan jajaran Forkopimda telah meninjau langsung sejumlah lokasi banjir, termasuk kawasan bantaran Kali Wanggu yang menjadi titik terparah.

Siska menyebut Kendari memiliki posisi geografis yang rentan karena menjadi daerah hilir atau muara aliran air dari sejumlah wilayah sekitar. Kondisi itu membuat banjir cepat terjadi ketika curah hujan meningkat dalam waktu lama.

“Kendari ini muara dari beberapa kabupaten. Hujan sedikit saja sudah banjir, apalagi hujan berhari-hari seperti sekarang,” katanya.

Dalam rapat tersebut, Kepala BPBD Kota Kendari, Cornelius Padang, menjelaskan pihaknya sebenarnya telah menetapkan status siaga bencana sejak 6 Mei 2026 setelah menerima informasi dari BMKG mengenai potensi cuaca ekstrem.

Selama empat hari terakhir, hujan deras terus mengguyur Kota Kendari dan menyebabkan sedikitnya 15 titik banjir dengan tingkat kerusakan berbeda-beda. BPBD bersama instansi terkait telah melakukan penanganan di lapangan, namun luasnya wilayah terdampak membuat penanganan membutuhkan dukungan lebih besar.

“Kami sudah melakukan upaya maksimal bersama berbagai stakeholder, tapi dampaknya memang cukup luas sehingga perlu penanganan lebih terkoordinasi,” jelas Cornelius.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, menilai beberapa wilayah yang sebelumnya rutin terdampak banjir mulai menunjukkan perbaikan setelah dilakukan normalisasi sungai dan drainase.

Ia mencontohkan pengerukan Sungai Korumba menggunakan ekskavator amfibi selama sebulan terakhir yang membuat kawasan MTQ hingga Lorong Lasolo relatif aman saat banjir besar terjadi.

“Beberapa daerah yang sudah dilakukan perlakuan normalisasi, alhamdulillah kemarin tidak banjir besar lagi,” ujarnya.

Meski demikian, Sudirman menilai penanganan pascabanjir harus segera dilakukan, terutama membersihkan rumah warga dari lumpur dan material bawaan banjir. Ia meminta seluruh OPD bergerak bersama membantu masyarakat.

Dalam arahannya, Wali Kota juga menyoroti lambannya penanganan infrastruktur pengendali banjir yang menjadi kewenangan lintas instansi. Ia bahkan meminta agar pemerintah kota diberikan ruang untuk menangani langsung jika pemerintah provinsi atau balai sungai belum mampu merealisasikan penanganan.

“Jangan hanya rapat lalu selesai tanpa realisasi. Masyarakat tidak mau tahu ini kewenangan balai atau provinsi. Yang disalahkan pasti pemerintah kota,” tegasnya.

Selain fokus pada penanganan fisik, Pemkot Kendari juga mulai menyiapkan penanganan sosial dan kesehatan bagi warga terdampak. Pemerintah akan membagi wilayah penanganan agar bantuan lebih merata, termasuk dapur umum dan layanan kesehatan.

Wali Kota meminta seluruh unsur Forkopimda, OPD hingga aparat kewilayahan bergerak bersama agar pemulihan kondisi warga bisa dilakukan lebih cepat.

“Kita harus langsung menyasar wilayah dengan dampak paling besar. Semua harus terintegrasi, mulai dari penanganan lingkungan, bantuan sosial sampai pemulihan kesehatan warga,” pungkasnya.(SM)