News

Wali Kota Kendari Jajaki Kolaborasi Digitalisasi Layanan Publik dengan MPP Badung

×

Wali Kota Kendari Jajaki Kolaborasi Digitalisasi Layanan Publik dengan MPP Badung

Share this article

TERAMEDIA.ID,BADUNG — Wali Kota Kendari dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Kendari, Ibram Agus Sakti, S.T., melakukan kunjungan kerja ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Rabu (23/10/2025). Diterima langsung oleh Kepala DPM-PTSP Kabupaten Badung, Dr. Ir. I Made Agus Aryawan, S.T., M.T., bersama jajaran.

Kunjungan ini bertujuan mempelajari inovasi dan sistem digitalisasi layanan publik yang diterapkan MPP Badung sebagai salah satu MPP pilot project nasional dengan 31 instansi dan 152 jenis layanan.

“MPP Badung memberikan banyak inspirasi, terutama dalam penerapan integritas dan digitalisasi pelayanan publik. Kendari akan menyesuaikan konsep ini agar sesuai dengan kebutuhan daerah,” ujar Wali Kota Siska Karina Imran.

Wali Kota dan Kadis DPM-PTSP Kendari meninjau sejumlah layanan unggulan, termasuk Layanan Pakta Integritas dan sistem antrean digital. Serta penerapan konsep distribusi layanan hingga kelurahan yang efektif dalam memangkas waktu dan biaya masyarakat.

Sementara itu, Kepala DPM-PTSP Badung, Dr. I Made Agus Aryawan, menjelaskan bahwa seluruh sistem MPP Badung dikembangkan secara mandiri oleh tim IT internal dengan tiga sistem cadangan (data center Kominfo, vendor aplikasi, dan cloud server) untuk menjaga keamanan dan keandalan data.

Sebagai tindak lanjut, DPM-PTSP Badung akan berbagi aplikasi dan melakukan transfer pengetahuan tanpa biaya kepada Pemkot Kendari.

“Kami terbuka untuk kolaborasi dan berbagi pengalaman dengan daerah lain. Semua sistem di MPP Badung kami kembangkan secara mandiri agar bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah,” ujarnya

Kunjungan ini menjadi langkah nyata Pemkot Kendari dalam memperkuat pelayanan publik berbasis integritas, inovasi, dan digitalisasi, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan dipercaya masyarakat.*(red)

editor:DN