Kawasan Pesisir Poasia Disorot Wamen PKP, Fahri Hamzah Dorong Penataan dari Kumuh Jadi Destinasi Wisata

TERAMEDIA.ID, KENDARI – Kawasan pesisir di Kota Kendari mendapat perhatian langsung dari pemerintah pusat. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah bersama Wali Kota Kendari Siska Karina Imran meninjau sejumlah titik permukiman dan ruang publik, Kamis (5/3/2026).

Lokasi yang dikunjungi antara lain kawasan kumuh di Jalan Bhayangkari Bahari, Kelurahan Poasia, Kecamatan Abeli, Ruang Terbuka Hijau (RTH) Papalimba, serta rumah susun sewa (Rusunawa) di Kelurahan Puday.

Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kawasan pesisir yang menjadi salah satu fokus penataan pemerintah pusat. Fahri Hamzah menilai wilayah pesisir memiliki potensi besar untuk ditata menjadi kawasan yang bersih, sehat, sekaligus memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat.

Menurutnya, banyak kawasan pesisir di Indonesia yang masih berkembang secara tidak tertata sehingga berpotensi menjadi kawasan kumuh. Padahal jika dikelola dengan baik, kawasan tersebut dapat menjadi ruang hidup yang nyaman sekaligus destinasi wisata.

“Di Indonesia ada sekitar 12.781 kawasan pesisir yang dihuni masyarakat. RTH Papalimba ini bisa dijadikan contoh bagaimana penataan pesisir bisa dilakukan dengan baik,” ujar Fahri.

Ia menegaskan, pemerintah pusat saat ini tengah mendorong program penataan kampung nelayan di berbagai daerah. Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperbaiki kualitas permukiman sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

“Presiden sudah menganggarkan sekitar 1.000 kawasan untuk program kampung nelayan merah putih. Harapannya, kawasan pesisir tidak lagi identik dengan permukiman kumuh, tetapi menjadi kawasan yang bersih, tertata, dan nyaman,” katanya.

Fahri juga menilai kawasan pesisir di Kendari memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata berbasis lingkungan. Ia menyebut RTH Papalimba sebagai salah satu contoh ruang publik yang memiliki potensi besar jika terus ditata dan dikelola secara baik.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan penataan kawasan tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

“Yang paling penting adalah pemeliharaan. Sanitasi harus diperbaiki, pengelolaan sampah harus berjalan dengan baik. Kadang kita juga menghadapi keterbatasan tenaga untuk menjaga kebersihan kawasan,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperbaiki kualitas kawasan pesisir dan permukiman masyarakat. Ia berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat program penataan kawasan kumuh di Kota Kendari.

“Kawasan pesisir di Kendari tidak hanya menjadi tempat tinggal masyarakat nelayan, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai ruang publik dan destinasi wisata baru yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.

Kunjungan Wakil Menteri PKP tersebut diharapkan menjadi langkah awal penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menata kawasan pesisir, sehingga wilayah yang sebelumnya terkesan kumuh dapat berubah menjadi kawasan yang bersih, tertata, dan bernilai ekonomi bagi masyarakat.(SM)

 

Editor:NZ