TERAMEDIA.ID, KOTA KENDARI-Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Sulawesi Tenggara bersama Konsorsium Aktivis dan Ormas Kami Sultra mendesak DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara segera mengambil langkah tegas terhadap PT Bumi Konawe Minerina (BKM), yang beroperasi di Desa Tapunggaeya, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara.
Melalui siaran pers, PPWI dan Kami Sultra menyampaikan tiga tuntutan utama. Mereka meminta DPRD segera memanggil pimpinan PT BKM untuk menyelesaikan konflik lahan atas nama H. Amiruddin Sami, menghentikan seluruh aktivitas pertambangan di area sengketa seluas ±25 hektare, dan membentuk panitia khusus (pansus) guna menyelesaikan persoalan secara menyeluruh.
Tekanan itu juga disampaikan lewat aksi demonstrasi damai di halaman MTQ dan Kantor DPRD Sultra. Massa menuntut respons konkret dari lembaga legislatif atas persoalan lahan yang dinilai merugikan masyarakat.
“Kami minta DPRD Sultra segera bertindak untuk menyelesaikan konflik lahan yang melibatkan masyarakat dan PT. BKM” tegas Ketua PPWI Sultra, La Songo “Kami juga meminta agar DPRD dalam tindakannya bisa menghentikan aktivitas PT. BKM yang menjadi konflik lahan” sambung Ketua Kami Sultra, Ahmad Baso.
Dalam orasinya, Ahmad Baso juga menekankan bahwa Ketua DPRD, Ketua Komisi I, dan Ketua Komisi III harus segera mengambil langkah atas penyerobotan lahan masyarakat oleh PT BKM. Ia menegaskan bahwa lahan milik H. Amiruddin Sami berada di dalam wilayah konsesi perusahaan dan telah dikuasai secara sepihak.
La Songo menambahkan bahwa kehadiran massa aksi adalah bagian dari perjuangan rakyat untuk melawan ketidakadilan yang berlangsung secara sistematis. Ia menyoroti dampak buruk pertambangan PT BKM terhadap lingkungan dan warga sekitar Tapunggaeya dan Mandiodo.
“Ini adalah hajatan rakyat. Kami hadir untuk menyuarakan aspirasi masyarakat yang tertindas akibat kejahatan lingkungan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh PT. BKM. Tidak ada satu pun entitas, termasuk pemodal asing, yang kebal hukum di negara ini. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Jangan sampai hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas” tegasnya.
Aksi berjalan tertib dan dijaga aparat keamanan. Kepala Satpol PP Provinsi Sultra sempat menemui peserta aksi dan mengajak perwakilan massa untuk berdialog di dalam gedung DPRD. Para demonstran menegaskan akan kembali turun aksi jika tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti.*(MW)
