TERAMEDIA.ID, KOTA KENDARI- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Sultra mendorong team work yang solid dalam pelaksanaan pengarusutamaan Gender (PUG) Provinsi Sulawesi Tenggara di Kabupaten/ Kota.
Diketahui, Pengarusutamaan Gender merupakan strategi pembangunan pemberdayaan perempuan, implementasinya melalui prinsip kesetaraan dan keadilan gender harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan dalam pembangunan.
Upaya tersebut tertuang dalam Rapat Koordinasi Tim Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) Provinsi Sultra untuk Tahun 2023, di salah satu Hotel di Kota Kendari, Rabu (12/7/2023).
Kepala Bappeda J. Robert mengatakan, rapat itu dihadiri kurang lebih 70 peserta tim Pokja PUG Sultra 17 Kabupaten/ Kota, yang terdiri dari lima driver pengarusutamaan gender (PUG).
Rapat ini juga sekaligus menekankan komitmen para pemangku kepentingan untuk mengupayakan percepatan pengarusutamaan Gender PUG Provinsi sultra melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender (PPRG).
“Dengan memastikan OPD Kabupaten/Kota telah menerapkan pengarusutamaan gender PUG, serta perencanaan dan penganggaran yang responsif gender PPRG dalam dokumen perencanaan,” ungkapnya.
Jabatan Fungsional Perencana Bappeda Sultra, sekaligus pemateri Febrianti Dwi Ratih mengatakan untuk mendukung pelaksanaanya, saat ini pihaknya tengah fokus terkait penyiapan regulasi dan payung hukum untuk menaungi program tersebut.
“Kalau PUGnya sudah ada, di Perda no 9 tahun 2003. Cuman aturan kebawahnya belum ada, coklaknya belum ada terkait implementasi PPRG tadi,” tuturnya.
Bukan hanya itu, ia juga mengatakan jika kegiatan ini sekaligus menghilangkan mindset masyarakat jika perempuan identik dengan dapur.
“Apa fungsinya ini kita tadi? kan perintegrasian, berharap mindsetnya orang kita arahkan ke perencanaan penganggaran Kabupaten/Kota. Mindset mereka bahwa perempuan identik di dapur, tetapi hari ini kalimat itu sudah minim, karena wanita punya kapasitas dan kemampuan khususnya di pemerintahan,” katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan, untuk lingkup Provinsi Sultra sendiri 20 persen anggota DPRD Provinsi Sultra adalah perempuan. Untuk itu ia berharap kedepannya proporsi peran perempuan dalam pemerintahan bisa meningkat.
“Tapi tergantung lagi, ada yang namanya uji kompetensi terkait kapasitas dan kapabilitas perempuan,” pungkasnya.
Reporter : Novi
