TERAMEDIA.ID, KENDARI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali menargetkan predikat pengelolaan keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tentunya melalui kualitas penyusunan LKPD Provinsi yang kian meningkat dari tahun ke tahun.
Hal ini diungkapkan Sekda Sultra, Asrun Lio, usai mewakili Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, pada pertemuan Entry Meeting Pemeriksaan LKPD dan Koordinasi Pemeriksaan LKKL dan LKPD tahun 2023 oleh BPK RI, belum lama ini, di Jakarta.
Asrun Lio mengatakan, meskipun Pemprov Sultra telah berhasil meraih opini WTP yang diterima pada Bulan Juni Tahun 2023 yang merupakan WTP yang ke 10, tidak lantas membuat rasa puas akan hasil tersebut.
Olehnya Pemprov Sultra tidak berhenti untuk meningkatkan kualitas pelaporan serta tata kelola keuangan pemerintah daerah Provinsi Sultra yang transparan dan akuntabel.
“Menuju tata kelola pemerintahan maupun keuangan yang akuntabel dan transparan merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Sultra,” ucapnya, Selasa (12/3/2024).
Selanjutnya, ini juga sejalan dengan tema yang diusung oleh BPK RI yakni Entry Meeting Pemeriksaan LUPA dan Koordinasi Pemeriksaan LUKA dan LKPD tahun 2023.
“Hal ini juga sejalan dengan upaya BPK RI yang mengusung tema Entry Meeting Pemeriksaan LKPD dan Koordinasi Pemeriksaan LKKL dan LKPD tahun 2023, dengan menegakkan nilai-nilai independensi, integritas, dan profesionalisme,” ucap Sekda Sultra.
Sekda Sultra juga menambahkan, selain target meraih kembali opini WTP, yang terpenting adalah bagaimana menjaga niat baik semua pihak yang terkait dalam sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan, untuk terus bekerja dan berkomitmen sehingga good governance and clean goverment dapat diwujudkan melalui kualitas pelaporan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
“Yang terpenting bagaimana menjaga niat baik semua pihak yang terkait dalam sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan. Terus bekerja dan berkomitmen sehingga good governance and clean goverment dapat diwujudkan melalui kualitas pelaporan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” tutupnya. *(ST).
editor:DN
