TERAMEDIA.ID.KENDARI- Atas dasar aduan dari Pemuda dan Mahasiswa Pemerhati Hukum dan Lingkungan Sulawesi Tenggara (P2MPHL-SULTRA) terkait PT. Primastian Metal Pratama yang beroprasi di jalan Laode Hadi bypass, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-wua Kota Kendari, yang diduga melanggar Perda Tahun 2012 RTRW .
Ketua DPRD Kota Kendari bersama pimpinan anggota komisi I dan III DPRD melakukan agenda rapat bersama, yang menghadirkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Kendari, Kepala Dinas PM-PTSP Kota Kendari, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari, Kepala Bagian Hukum Set. Kota Kendari, Camat Wua-wua, Lurah Bonggoeya, Pimpinan PT. Primastian Metal Pratama dan Kordinator P2MPHL-SULTRA. Selasa ( 02/11/2021)
Rapat bersama yang di gelar di Ruang rapat DPRD Kota Kendari membahas tentang pencarian solusi dan titik terang perihal laporan atas dugaan pelanggaran yang di lakukan oleh PT. Primastian Metal Pratama, Tim pelapor dari Ketua P2MPHL- SULTRA tidak hadir dalam rapat kali ini, namun demikian guna mendapat jawaban dari permasalahan tersebut, rapat tetap berjalan.
Pimpinan PT. Primastian Pratama mengungkapkan, dengan tegas bahwa pihaknya hanya melakukan aktivitas Kantor dan tidak sesuai dengan dugaan pelanggaran yang dituduhkan.
” Jadi dengan rapat kita siang ini saya kira cukup clear, bahwa Primastian itu diluar dari apa yang adik-adik Mahasiswa permasalahkan, karena primastian hanya bersifat berkantor” ungkapnya.
Kesimpulan dari rapat disampaikan langsung oleh Komisi III DPR La Ode Muhamad Rajak Jinik. DPRD akan berkunjung ke PT. Primastian dan Sulawesi Readimix, untuk meninjau tentang laporan dugaan pelanggaran RTRW, sekaligus mengkroscek tentang perizinan, evaluasi dan mentoring.
“Pemerintah Kota Kendari memfasilitasi Masyarakat dalam melengkapi perizinan Dokumen, yang hari ini menjadi sumber pendapatan Kota Kendari.” Imbuhnya
Novrianti/teramedia.id
