Mendikdasmen Tegaskan Tak Boleh Ada Sekolah Rusak, Revitalisasi dan Peningkatan Guru Dikebut

TERAMEDIA.ID, KENDARI – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Mu’ti, menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memastikan seluruh satuan pendidikan di Indonesia berada dalam kondisi layak dan bermutu. Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Konsolidasi Program Prioritas UPT Kemendikdasmen yang dirangkaikan dengan Lokakarya Majelis Dikdasmen Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Pesantren PWM Sulawesi Tenggara, di Aula BPMP Sultra, Kendari, Kamis (9/1/2026).

Dalam sambutannya, Mendikdasmen menegaskan tidak boleh lagi ada sekolah dengan kondisi bangunan rusak, atap bocor, maupun sanitasi yang tidak layak.

“Tidak boleh ada sekolah yang atapnya bocor, tidak boleh ada toilet yang tidak layak, dan tidak boleh ada bangunan sekolah yang membahayakan peserta didik. Pendidikan harus dimulai dari lingkungan belajar yang aman dan manusiawi,” tegas Abdul Mu’ti.

Ia mengungkapkan, pada tahun 2026 pemerintah menargetkan sekitar 71 ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia akan direvitalisasi secara bertahap. Program ini mencakup sekolah negeri dan swasta, termasuk sekolah-sekolah yang dikelola organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah.

“Sekitar 23 persen dari program revitalisasi tahun 2025 kita alokasikan untuk sekolah swasta. Ke depan, pola kemitraan ini akan terus diperkuat karena swasta adalah mitra strategis pemerintah,” ujarnya.

Selain infrastruktur, Kemendikdasmen juga memprioritaskan peningkatan kualitas guru. Abdul Mu’ti menyebutkan, pemerintah terus memperluas Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan program peningkatan kualifikasi akademik melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

“Tahun 2026 kami alokasikan sekitar 150 ribu guru untuk mengikuti program S1 melalui RPL. Ini kesempatan besar bagi guru-guru yang sebelumnya belum S1 agar dapat meningkatkan kualifikasi dan profesionalismenya,” jelasnya.

Tak hanya itu, Kemendikdasmen juga menyiapkan berbagai pelatihan guru, mulai dari penguatan kompetensi pedagogik, pelatihan coding dan kecerdasan buatan (AI), hingga penguatan pendidikan karakter. Program tersebut dijalankan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan berbagai mitra.

Dalam kesempatan itu, Abdul Mu’ti juga menegaskan komitmen pemerintah menjaga sistem penerimaan murid baru yang inklusif dan berkeadilan. Sekolah, menurutnya, harus menjadi ruang pertemuan anak-anak dari latar belakang sosial yang beragam sebagai bagian dari penguatan integrasi sosial dan persatuan bangsa.

“Kita ingin sekolah menjadi meeting point anak-anak Indonesia dari berbagai latar belakang, agar sejak dini mereka belajar hidup bersama dalam keberagaman,” katanya.

Kegiatan ini dihadiri jajaran pemerintah daerah, pimpinan Muhammadiyah Sultra, rektor perguruan tinggi, serta pemangku kepentingan pendidikan. Forum ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperkuat sinergi pusat, daerah, dan masyarakat dalam membangun pendidikan formal, nonformal, dan pesantren di Sulawesi Tenggara.

Reporter: NUR FAUZYAH