Kukuhkan Ratusan RT–RW, Wali Kota Kendari Dorong Sinergi Wilayah dan Tetap Optimistis di Tengah Pemangkasan TKD

TERAMEDIA.ID, KENDARI – Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengungkapkan bahwa hingga saat ini sebanyak sekitar 976 RT dan RW telah dikukuhkan dari total 1.060 RT dan 350 RW yang tersebar di seluruh wilayah Kota Kendari. Masih adanya RT dan RW yang belum dikukuhkan disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya masa jabatan yang belum berakhir serta alasan administratif lainnya.

Hal tersebut disampaikan Siska saat diwawancarai usai pengukuhan Ketua RT dan RW di Lapangan Balaikota Kendari. Ia berharap RT dan RW yang baru dikukuhkan dapat segera bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat di wilayah masing-masing, termasuk kelompok tani dan lembaga kemasyarakatan, guna membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Harapan kita sebagai pemerintah tentu RT dan RW yang baru dikukuhkan bisa bersinergi di wilayahnya masing-masing, membantu kami dalam melayani kebutuhan masyarakat, terutama pelayanan yang sifatnya mendasar seperti administrasi,” ujar Siska.

Selain pelayanan administrasi, Siska juga menegaskan pentingnya peran RT dan RW dalam menjaga kebersihan serta penataan lingkungan. Menurutnya, lingkungan yang tertata dan bersih menjadi indikator keberhasilan pelayanan di tingkat paling bawah.

Dalam wawancara tersebut, Wali Kota Kendari juga mengimbau RT dan RW agar aktif melaporkan potensi-potensi ekonomi yang ada di wilayah masing-masing, termasuk aktivitas perekonomian yang belum terdata pemerintah.

“Kalau ada potensi ekonomi di wilayah, tolong disampaikan ke kami. Itu bisa menjadi faktor untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang nantinya juga kembali ke masyarakat,” katanya.

Siska turut menjelaskan kondisi keuangan daerah yang saat ini terdampak kebijakan nasional. Ia menyebut secara nasional terjadi pengurangan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan. Dampaknya, APBD Kota Kendari yang sebelumnya berada di kisaran Rp1,6 triliun ikut mengalami penyesuaian.

Meski demikian, Siska menegaskan bahwa pengurangan tersebut tidak boleh menurunkan semangat dan kinerja aparatur pemerintah, khususnya RT dan RW, dalam melayani masyarakat.

“Jangan karena ada pengurangan ini lalu semangat dan kinerja kita ikut turun. Justru kita harus tunjukkan kinerja di lapangan, siapa tahu pemerintah pusat melihat kondisi sebenarnya dan kebijakan itu bisa dikembalikan seperti sedia kala,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa pengurangan Transfer Keuangan Daerah (TKD) berdampak pada struktur APBD Kota Kendari. Dari total transfer daerah yang berada di kisaran Rp700–800 miliar, sebagian besar dialokasikan untuk belanja pegawai, termasuk gaji ASN serta honor Ketua RT dan RW.
Menurutnya, porsi belanja pegawai saat ini telah mencapai sekitar 47 persen, melebihi batas ideal nasional sebesar 30 persen. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh jumlah aparatur di Kota Kendari yang mencapai lebih dari 7.000 orang, sehingga alokasi anggaran dari pemerintah pusat menjadi terbatas.

“Ini realitas yang harus kita hadapi bersama. Tapi sekali lagi, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat,” pungkas Siska.

 

Reporter : Mawar Putri

Editor:Nz