NewsEkonomiMetro

Sultra Catat 1,8 Juta Akad KUR, Gubernur Dorong Pengawasan Ketat Bank Sultra

×

Sultra Catat 1,8 Juta Akad KUR, Gubernur Dorong Pengawasan Ketat Bank Sultra

Share this article

TERAMEDIA.ID, KENDARI – Provinsi Sulawesi Tenggara mencatat capaian luar biasa dalam pelaksanaan Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR). Di bawah kepemimpinan Gubernur Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, S.E., M.M., Sultra berhasil mencapai 1,8 juta akad kredit, tertinggi di Indonesia, dengan nilai penyaluran mencapai Rp218 miliar.

Dalam keterangannya, Gubernur menegaskan bahwa program KUR bukan sekadar pencapaian angka, tetapi harus berdampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi rakyat. Karena itu, ia meminta Bank Sultra dan lembaga penyalur lainnya memastikan pengawasan dan pendampingan ketat agar penggunaan dana tepat sasaran.

“Jangan hanya disalurkan, tapi juga dikawal. Kita ingin dana ini benar-benar produktif, bukan habis untuk konsumsi,” tegasnya di Kendari, Selasa (21/10/2025).

Andi Sumangerukka menyoroti kecenderungan sebagian masyarakat yang masih menganggap KUR sebagai bentuk “bagi-bagi uang”. Ia menegaskan bahwa program ini adalah pinjaman dengan tanggung jawab dan visi masa depan.

“Kita harus berubah. Ini bukan hibah, tapi pinjaman untuk menciptakan efek ekonomi. Kalau dikelola baik, bisa jadi awal kesuksesan,” ujarnya.

Menurutnya, KUR merupakan mesin penggerak ekonomi mikro yang akan memperkuat pondasi ekonomi Sultra dari bawah. Ia berharap masyarakat penerima kredit mampu memanfaatkan dana dengan mindset produktif dan berorientasi jangka panjang.

“Banyak di antara kita yang bekerja hari ini untuk makan hari ini. Tapi dengan KUR, kita belajar bekerja hari ini untuk masa depan,” kata Gubernur menekankan perubahan pola pikir.

Gubernur juga menegaskan bahwa Bank Sultra kini tak lagi sekadar lembaga penyalur, melainkan mitra strategis pemerintah daerah dalam memperluas lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi rakyat. Dengan capaian 1,8 juta akad dan penyaluran triliunan rupiah, Sultra kini berada di garda depan dalam membangun ekonomi kerakyatan yang berdaya, mandiri, dan berkeadilan.*(NF)

editor:DN