NewsMetro

KPPU dan Pemkot Kendari Perkuat Pengawasan Persaingan Usaha untuk Cegah Korupsi dan Efisiensi Keuangan Daerah

×

KPPU dan Pemkot Kendari Perkuat Pengawasan Persaingan Usaha untuk Cegah Korupsi dan Efisiensi Keuangan Daerah

Share this article

TERAMEDIA.ID, KOTA KENDARI — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia bersama Pemerintah Kota Kendari menegaskan pentingnya penerapan persaingan usaha yang sehat sebagai upaya memperkuat efisiensi keuangan daerah dan mencegah potensi korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Penekanan ini disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Persaingan Usaha yang Sehat dalam Mendukung Efisiensi dan Efektivitas Keuangan Daerah yang digelar di Aula Samaturu Balai Kota Kendari.

Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, dalam sambutannya menyampaikan bahwa persaingan sehat memiliki dampak langsung terhadap kualitas belanja daerah. Menurutnya, ketika pasar berjalan transparan dan kompetitif, maka harga menjadi lebih efisien serta kualitas barang dan jasa meningkat, sehingga manfaat anggaran dapat dirasakan masyarakat secara maksimal.

Ia juga menekankan bahwa persaingan sehat menjadi salah satu mekanisme penting untuk mengurangi risiko kolusi, korupsi, dan praktik curang dalam pengadaan.

“Persaingan usaha yang sehat mendorong harga lebih kompetitif, meningkatkan kualitas barang dan jasa, dan memperkuat pencegahan risiko kolusi serta korupsi. Kami sangat mengapresiasi kehadiran KPPU yang memberikan edukasi dan pendampingan bagi kami,” ujar Wali Kota.

Sementara itu, Komisioner KPPU RI, Muhammad Noor Rofieq, menyoroti masih rendahnya pemahaman aparatur terkait potensi pelanggaran dalam proses pengadaan. Ia menjelaskan bahwa banyak pejabat pengadaan yang belum memahami titik risiko persaingan usaha tidak sehat, padahal kesalahan dalam tahapan pengadaan dapat berdampak hukum tidak hanya pada pelaku usaha, tetapi juga aparatur pemerintah.

Rofieq menegaskan bahwa mitigasi risiko harus dipahami sejak awal agar daerah tidak terjebak masalah hukum dan dapat menjaga iklim usaha tetap sehat.

“Risiko pelanggaran pengadaan itu tinggi ketika aparatur tidak memahami aturannya. Pelanggaran bisa berimplikasi bukan hanya ke KPPU, tapi juga ke polisi dan KPK. Karena itu pemahaman mitigasi sangat penting,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah bergantung pada kombinasi investasi dan tata kelola pemerintahan yang kuat. Sektor-sektor unggulan seperti kakao dan sawit di Sulawesi Tenggara disebut memiliki potensi besar, namun hanya dapat berkembang optimal apabila persaingan usaha dijaga tetap adil dan sehat.

Kegiatan sosialisasi ini diharapkan memperkuat kapasitas pemerintah Kota Kendari dalam menjalankan proses pengadaan sesuai asas persaingan sehat, sekaligus menekan potensi penyimpangan demi meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.(MW)

 

Editor:NZ