Forum RKPD 2027, Pemkot Kendari Tegaskan Prioritas Tata Kelola dan Pelayanan

TERAMEDIA.ID, KOTA KENDARI– Pemerintah Kota Kendari menggelar Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Aula Samaturu Balai Kota Kendari, Senin (2/2/2026). Forum ini menjadi ruang terbuka bagi perangkat daerah, akademisi, dan perwakilan masyarakat untuk memberi masukan terhadap arah pembangunan kota pada tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2025–2029.

Sekretaris Daerah Kota Kendari, Amir Hasan, membacakan sambutan Wali Kota Kendari yang menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan prioritas pembangunan.

“Saya yakin semua yang hadir di sini memiliki semangat yang sama untuk membangun Kota Kendari sehingga hak-hak dasar masyarakat dapat terpenuhi dan keberadaan pemerintah benar-benar dirasakan,” ucapnya.

Menurutnya, konsultasi publik ini bukan sekadar agenda formal tahunan, melainkan wadah menyatukan komitmen agar kebijakan yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan forum ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan pembahasan rancangan awal RKPD bersama stakeholder pembangunan.

Dalam forum tersebut, sejumlah isu strategis menjadi perhatian, mulai dari keterbatasan kualitas sumber daya manusia dan aparatur, penyediaan infrastruktur perkotaan yang belum optimal, hingga persoalan kebersihan dan penataan lingkungan kota.

“Isu-isu ini harus kita selesaikan bersama agar tidak menjadi persoalan yang semakin besar dari hari ke hari,” lanjut Amir.

Ia juga menyinggung perubahan yang mulai terlihat di beberapa titik kota sejak kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota saat ini.

“Jalur Puuwatu menuju Baruga yang sebelumnya kurang terawat kini sudah terlihat bersih. Di Abeli Luar juga sudah terang benderang, dan tahun ini jalur Abeli Dalam menuju Baruga akan dipasangi penerangan jalan setelah mendapat persetujuan DPRD,” jelasnya.

Selain itu, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan tetap menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan ke depan. Pemerintah kota berharap seluruh pihak dapat memberi masukan konkret agar kebijakan yang disusun tepat sasaran.

Tema RKPD yang diusung adalah “Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Pemerintah Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas, ASN yang Profesional, dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan.” Tema ini diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kepala Bappeda Kota Kendari, Muhammad Saiful, menjelaskan bahwa RKPD 2027 merupakan tahun kedua implementasi RPJMD 2025–2029.

“Sebelum forum ini, kami telah melalui tahapan pembentukan tim penyusun, penginputan data pada SIPD, Musrenbang kelurahan, serta menerima pokok-pokok pikiran DPRD,” ujarnya.

Ia menambahkan, penyiapan standar harga satuan dan biaya umum (SSH dan SBU) dilakukan dengan pendampingan tim dari Universitas Gadjah Mada.

“Setelah kegiatan ini, kami akan melanjutkan ke Musrenbang Kecamatan pada 4 sampai 5 Februari 2026,” kata Saiful.

Kegiatan ini diikuti sekitar 110 peserta dari unsur perangkat daerah, masyarakat, dan akademisi. Di akhir kegiatan, dilakukan penandatanganan berita acara kesepakatan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD.

Melalui forum ini, Pemerintah Kota Kendari berharap perencanaan pembangunan tahun 2027 tidak hanya berbasis regulasi, tetapi juga aspirasi nyata masyarakat.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang menghadirkan narasumber Kepala Bappeda Kota Kendari, Wakil Ketua DPRD Kota Kendari, serta perwakilan Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam sesi ini, para peserta menyampaikan berbagai masukan dan pandangan strategis terkait arah pembangunan Kota Kendari Tahun 2027.(SM)

 

Editor:NZ