BPKP Dorong Pemerintah Daerah Memahami Risiko sebagai Langkah Awal Mencegah Korupsi Sejak Tahap Perencanaan

TERAMEDIA.ID, KOTA KENDARI — Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tenggara, Harry Bowo, menegaskan pentingnya pemahaman terhadap risiko sebagai langkah awal dalam mencegah terjadinya korupsi di lingkungan pemerintahan.

Hal ini disampaikannya dalam kegiatan Penandatanganan Berita Acara Rencana Aksi Kolaboratif Peningkatan Efektivitas Pengendalian Korupsi Tahun 2025 antara Pemerintah Kota Kendari dan BPKP Sultra, yang berlangsung di Balai Kota Kendari, Senin (6/10/2025).

Dalam arahannya, Harry Bowo menjelaskan bahwa risiko terbesar dalam pelaksanaan pengendalian korupsi terjadi ketika instansi pemerintah tidak mampu menyusun risiko dengan baik. Tanpa adanya identifikasi risiko, kata dia, potensi penyimpangan tidak akan pernah bisa dikendalikan secara efektif “risiko terbesar dalam pelaksanaan pengendalian korupsi adalah ketika instansi tidak mampu menyusun risiko. Karena tanpa identifikasi risiko, potensi penyimpangan tidak akan pernah bisa dikendalikan” tegasnya.

Ia menambahkan, banyak aparatur pemerintah yang masih salah memahami konsep risiko. Menurutnya, risiko bukanlah masalah, melainkan potensi yang mungkin terjadi di masa depan dan perlu diantisipasi melalui sistem pengendalian yang tepat “Masalah adalah hal yang sudah terjadi, sementara risiko adalah hal-hal yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Namun sering kali, ketika diminta menyusun risiko, instansi justru merasa seolah sedang disoroti masalahnya sendiri. Padahal tujuannya adalah untuk mencegah masalah sebelum terjadi” ujarnya.

Selain itu, Harry Bowo juga menyoroti pentingnya pembenahan struktur organisasi dan uraian jabatan di setiap OPD agar tanggung jawab dan mekanisme kerja menjadi lebih efektif. Ia mengingatkan, penyesuaian struktur organisasi yang tidak relevan dengan peraturan dapat berdampak pada lemahnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja “Kami masih menemukan ada jabatan di unit kerja yang tidak tercantum dalam uraian jabatan. Ini hal yang perlu segera disesuaikan agar tanggung jawab dan pelaksanaan kerja bisa berjalan dengan efektif” jelasnya.

Harry Bowo menilai, kemampuan pemerintah daerah dalam mengenali risiko dan memperkuat sistem pengendalian sejak tahap perencanaan akan menentukan seberapa kuat daerah tersebut dalam mencegah praktik korupsi.

Ia berharap, kegiatan kolaboratif antara Pemerintah Kota Kendari dan BPKP Sultra menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kesadaran risiko dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang berintegritas “Pencegahan korupsi akan berjalan baik jika seluruh instansi memahami risiko dan berani membangun sistem pengendalian yang kuat sejak dari awal” tutupnya.*(MW)