TERAMEDIA.ID,KOTA KENDARI-Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), menggelar aksi menekan dan mencegah angka kelahiran stunting lingkup Sultra. Kegiatan ini tertuang dalam Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia ( RAN PASTI) yang dilaksanakan disebuah hotel di Kota Kendari. Jumat (25/03/2022).
Wakil Gubernur Sultra Lukman Abunawasn yang juga menjabat sebagai Ketua Umum program percepatan penurunan angka stunting di Sultra menyebutkan bahwa angka kelahiran stunting di wilayah Sultra masih cukup tinggi, untuk itu peran Pemerintah sangat dibutuhkan.
“Masing-masing Kabupaten/Kota dan juga Provinsi harus berkoordinasi, mensingkronisasi program yang dan harus menyiapkan alokasi dana untuk program percepatan penurunan angka stunting ini.” Ujar Lukman.
Lukman menyebutkan pelaksanaan program RAN PASTI harus terus di evaluasi dan diawasi agar sesuai dengan program dan perencanaan, serta memastikan perencaan yang cermat agar menghasilkan pelaksanaan yang tepat.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Latbang BKKBN Prof Muhammad Rizal Martua Dimanik menyebutkan dalam program RAN PASTI ini juga mengadakan pendekatan partisipasi Pemerintah, Masyarakat, pihak swasta dan partisipasi media masa dalam rangka keberhasilan percepatan penurunan stunting nasional.
Menurut WHO Stunting adalah gangguan tumbuh kembang yang dialami anak akibat gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai.
Berdasarkan data SSGI 2021 menyebutkan, prevalensi stunting rata-rata di Sultra berada di angka 30,2 persen. Target di akhir 2022 adalah bisa mencapai 25,58 persen sedangkan di 2023 bisa menurun lagi menjadi 21,16 persen sehingga Sultra di tahun 2024 bisa menuju angka prevalensi stunting di 16,79 persen. Jika hal ini tercapai maka Sultra bisa memberikan kontribusi yang maksimal dalam penurunan angka stunting nasional.
Dalam kegiatan Sosialisasi RAN PASTI ini menghadirkan pembicara dari BKKBN serta Wakil Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pusat dari unsur Sekretariat Wakil Presiden, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Kesehatan.
Novi/Teramedia.id
Aksi Percepatan Penanganan Angka Stunting Di Provinsi Sultra.
