Dinkes Kendari Beberkan Ancaman Stunting, 12 Ribu Keluarga Masuk Risiko

TERAMEDIA.ID, KENDARI – Ancaman stunting di Kota Kendari masih membayangi ribuan keluarga. Dalam rapat percepatan penurunan stunting tahun 2026 yang dipimpin Sekda Kota Kendari Amir Hasan di Aula Samaturu Balai Kota, Jumat (13/2/2026), terungkap sebanyak 12.004 keluarga masuk kategori risiko stunting dan mulai diintervensi lintas OPD.

Sekda Amir Hasan menegaskan, penanganan stunting tidak bisa diserahkan hanya kepada sektor kesehatan. Intervensi harus menyentuh sanitasi, gizi keluarga, pemanfaatan pekarangan, hingga ketahanan pangan rumah tangga dengan memaksimalkan dukungan anggaran dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota.

“Ini harus kita keroyok bersama. Tidak bisa parsial. Lurah dan Camat punya wilayah, OPD punya program. Kita rumuskan langkah jangka pendek, menengah, dan panjang karena ini tidak bisa instan,” tegasnya.

Sekda menekankan, peran aktif lurah dan camat sangat dibutuhkan untuk memastikan seluruh balita datang ke Posyandu agar pendataan mencapai 100 persen. Tanpa data yang utuh, upaya intervensi dinilai tidak akan tepat sasaran.

Data Dinas Kesehatan menunjukkan, sasaran balita di Kota Kendari mencapai 30.656 anak. Namun pada Januari, baru 25.625 balita yang terukur atau 83,59 persen. Artinya, sekitar 5.000 balita belum terdata status gizinya. Kondisi ini dikhawatirkan memicu lonjakan kasus karena status kesehatan mereka tidak terpantau.

Kabid Kesmas Dinkes Kendari, dr. Hasmira, menjelaskan stunting merupakan gangguan pertumbuhan akibat kurang gizi kronis atau infeksi berulang yang ditandai tinggi badan di bawah standar usia. Indikator tinggi badan dipakai karena berkorelasi langsung dengan perkembangan otak anak.

“80 persen perkembangan otak terjadi sebelum usia dua tahun. Kalau lewat dari itu, kita terlambat. Itulah kenapa Posyandu sangat penting sebelum anak berusia dua tahun,” jelasnya.

Ia memaparkan, kasus stunting yang muncul hanyalah puncak persoalan. Jika ditelusuri ke belakang, terdapat rantai faktor risiko mulai dari balita gizi kurang, bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR) sebanyak 112 bayi, hingga 798 ibu hamil dengan kondisi Kurang Energi Kronis (KEK). Semua itu bermuara dari 12 ribu keluarga risiko stunting yang memiliki persoalan sanitasi, ekonomi, pendidikan, hingga pola kehamilan ‘4T’ (terlalu muda, terlalu tua, terlalu rapat, terlalu banyak).

Menurutnya, intervensi kesehatan hanya menyumbang 30 persen penyelesaian masalah. Sisanya, 70 persen bergantung pada intervensi sensitif lintas OPD seperti perbaikan sanitasi, akses air bersih, rumah layak huni, edukasi, hingga penguatan ekonomi keluarga.

“Kalau kita tunggu anaknya sudah pendek baru diintervensi, itu sudah terlambat. Kita harus cegah di hulu, di keluarga risikonya,” ujarnya.

Secara laporan rutin E-PPGBM, prevalensi stunting Kendari berada di angka 1,73–1,8. Namun berdasarkan survei ilmiah tahun 2024, angkanya mencapai 24,4 persen atau 24 dari 100 anak mengalami stunting. Angka ini menjadi perhatian serius karena menjadi rujukan kementerian dalam menilai kinerja daerah.

Rapat tersebut menjadi langkah awal menyatukan peran seluruh OPD dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Pemerintah Kota Kendari menargetkan intervensi menyeluruh pada faktor risiko agar ledakan kasus stunting dapat dicegah sejak dini, sekaligus menjaga kualitas generasi masa depan kota. (SM)