TERAMEDIA.ID, KOTA KENDARI- Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kota Kendari berhasil meraih penghargaan tingkat kematangan Level Proaktif dalam Rapat Koordinasi Pengadaan Barang dan Jasa se-Sulawesi Tenggara 2025 yang digelar di Hotel Claro Kendari.Kamis (2/10).
Penghargaan tersebut juga diberikan kepada UKPBJ Kabupaten Konawe Kepulauan dan Kabupaten Buton sebagai apresiasi atas pengelolaan pengadaan yang rapi, tertib, serta sesuai sistem. Hadir mewakili Pemerintah Kota Kendari untuk menerima penghargaan, Asisten II Setda Kota Kendari, Nismawati.
Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Asrun Lio, yang mewakili Gubernur Sultra. Ia menegaskan bahwa integritas adalah fondasi penting dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, sektor pengadaan memang menjadi penggerak ekonomi, namun juga sangat rentan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Integritas pelaku pengadaan sangat krusial dalam memastikan proses yang transparan, efisien, dan akuntabel. Tanpa integritas, mustahil menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas serta memberi manfaat optimal bagi masyarakat” ujarnya.
Senada dengan itu, Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP RI, Umikum Latifah dalam arahannya secara virtual menyebut rendahnya realisasi pengadaan melalui penyedia dan kesadaran pelaku untuk menuntaskan proses dalam sistem masih menjadi tantangan. Karena itu, forum rakor ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi sekaligus meningkatkan kualitas SDM pengadaan.
“Rakor ini adalah momentum penting untuk memperkuat sinergi, berkolaborasi, dan mencari solusi bersama. Kita ingin UKPBJ di Sulawesi Tenggara semakin matang, profesional, dan menjadi pusat keunggulan pengadaan barang dan jasa” jelasnya.
Rakor yang berlangsung selama dua hari ini mengusung tema “Pengadaan Barang/Jasa Berintegritas, sinergi Menuju Pusat Keunggulan Pengadaan untuk Mewujudkan Sultra Maju dan Sejahtera”.
Penghargaan yang diterima UKPBJ Kota Kendari diharapkan dapat memperkuat komitmen pemerintah kota dalam membangun tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel, sekaligus menjadi teladan bagi daerah lain di Sulawesi Tenggara.*(MW)