Bongkar Politik Transaksional, Demokrat Sultra Luncurkan Buku ‘Demokrasi yang Terjual’

TERAMEDIA.ID, KENDARI — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tenggara meluncurkan buku berjudul “Demokrasi yang Terjual: Klientelisme, Kuasa, dan Politik Patronase dalam Demokrasi Elektoral” melalui kegiatan Democracy Forum yang digelar di salah satu hotel di Kendari, Rabu (15/10/2025).

Forum ini menjadi ajang refleksi dan dialog intelektual yang membahas tantangan demokrasi elektoral di Indonesia, khususnya praktik politik transaksional dan relasi patronase antara kandidat dan pemilih yang masih kuat dalam sistem politik lokal.

Dalam sambutannya, Dr. Muhammad Endang menyampaikan bahwa peluncuran buku dan diskusi publik ini merupakan bentuk komitmen Partai Demokrat untuk mendorong literasi politik serta menghadirkan partai politik yang aktif dalam pendidikan demokrasi.

Ia menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh dipahami sebatas perebutan kekuasaan, melainkan sebagai wadah untuk memperjuangkan nilai dan gagasan yang mencerdaskan rakyat.

“Partai politik harus kembali pada fungsi dasarnya, yaitu mengartikulasikan aspirasi rakyat dan membangun kesadaran politik yang sehat. Kita perlu demokrasi yang partisipatif, bukan hanya prosedural” ujar Endang.

Buku “Demokrasi yang Terjual” sendiri merupakan hasil penelitian akademik Dr. Muhammad Endang yang kemudian dikembangkan bersama tim penulis, di antaranya Prof. Dr. Muhammad Najib Hussain, M.Si., Dr. Bahtiar, M.Si., dan Dr. Nasrudin Suyuti.

Dalam pemaparannya, Prof. Najib Hussain menjelaskan bahwa buku ini menelusuri fenomena klientelisme ubungan pertukaran kepentingan antara kandidat dan pemilih yang masih mendominasi praktik politik elektoral, terutama di kawasan pesisir Sulawesi Tenggara.

Menurutnya, relasi patron-klien kini mengalami pergeseran bentuk. Jika dulu berbasis kedekatan sosial dan bantuan langsung, kini berubah menjadi relasi yang disamarkan melalui kebijakan publik dan program pemerintah.

“Politik patronase kini dikemas dalam bentuk program-program seperti beasiswa, bantuan sosial, dan proyek pembangunan. Di permukaan terlihat sebagai pelayanan publik, tetapi di dalamnya tetap ada pola timbal balik yang bersifat transaksional” ungkap Najib.

Ia menambahkan bahwa perilaku pemilih juga mengalami transformasi. Pemilih tidak lagi pasif, melainkan aktif menegosiasikan dukungan politik sesuai kepentingan dan kebutuhan ekonomi mereka, yang menjadikan demokrasi lokal semakin kompleks.

Forum peluncuran buku ini turut dihadiri perwakilan KPU dan Bawaslu Sultra, akademisi dari berbagai universitas, tokoh masyarakat, serta perwakilan partai politik lainnya. Kegiatan diakhiri dengan peluncuran resmi buku dan sesi diskusi publik yang membahas arah pembenahan sistem pemilu di Indonesia.